BENGKALIS -Kabar kurang menyenangkan datang dari perangkat desa di wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Para perangkat desa itu dikabarkan belum menerima gaji atau Penghasilan Tetap (Siltap) sudah enam Bulan.
Dalam penelusuran di lapangan seluruh perangkat desa yang ada di kabupaten Bengkalis mengatakan permasalahan belum diterimanya gaji perangkat desa, lantaran Pemkab Bengkalis belum mencairkan Anggaran Dana Desa.
Tapi, meski Kabupaten Bengkalis kaya dan punya segalanya, rupanya belum mampu sejahterakan masyarakatnya. Lihat, para perangkat desa yang menyebar seratusan desa di wilayah Kabupaten Bengkalis terpaksa harus menelan pil pahit kehidupan lantaran sudah enam bulan gaji tak kunjung cair dan mencari jop di luar untuk memenuhi kebutuhan juga ad perangkat desa yang bekerja kuli bangunan dan lain sebagainya.
"Sudah banyak keluhan perangkat desa karena Siltap belum cair. Katanya mereka sudah pinjam sana sini untuk kebutuhan. Siltap ini kan yang paling diandalkan apalagi ini kan mendekati Bulan September," ungkap salah satu perangkat desa yang ada di kabupaten bengkalis saat di temui di kantor desa senin(26/8/2024)
Terkait para perangkat desa belum gajian enam bulan lamanya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bengkalis, Drs. H Ismail, MP saat dikonfirmasi menyatakan, pembayaran penghasilan atau gaji para perangkat desa dilakukan di desa masing-masing.
"Pembayaran penghasilan atau gaji para perangkat desa dilakukan di desa masing-masing," ujar H Ismail,
Bagaimana Pemerintah Desa (Pemdes) membayar gaji hingga saat ini dana Alokasi Dana Desa belum masuk rekening desa atau belum cair?
"Setelah disalurkan, Desa dapat menyelesaikan kewajibannya," kata H Ismail.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Sofyan saat dikonfirmasi wartawan soal para perangkat desa di Kabupaten Bengkalis belum gajian enam bulan lamanya menjelaskan, kita menyadari saat ini keuangan sedang tidak baik-baik saja, terutama mengenai transfer pusat ke daerah.
"Kita tetap berupaya, di mana saat pembahasan banggar kemarin kita sudah tekankan agar belanja-belanja wajib, tanggung jawab, kewajiban kepada masyarakat, tenaga honor, dana ADD hendaknya mendapatkan prioritas," jelas Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Kita dari DPRD Kabupaten Bengkalis, terang Sofyan, berupaya mendorong agar pemerintah daerah segera membayarkan ketika sudah ada transfer nanti, dan diprioritaskan ke pembayaran operasional Alokasi Dana Desa (ADD).
Kapan rencana pembayaran tersebut, Sofyan menegaskan, informasi yang kami dapatkan kira-kira awal September 2024 ini.
Menurut Sofyan, Dinas PMD sudah kita panggil saat rapat pembahasan APBD tahun 2025. Mereka menjelaskan, sudah mengajukan tapi dari bagian keuangan Kabupaten Bengkalis belum mencairkan, sebab uang belum ada.
"Itu tadi, saat ini keuangan Kabupaten Bengkalis sedang tidak baik-baik saja," sebut Sofyan lagi.(Ardes)
.jpg "Satker op di Konfermasi, Terima kasih informasinya Saya Sampaikan ke pelaksana kegiatan nya.?")
