-->
  • Jelajahi

    Copyright © Fakta Hukum Nasional
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Mantan Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Dua Jenderal Polri Turut Dijerat

    Redaksi Fakta Hukum Nasional
    Selasa, 03 November 2026, November 03, 2026 WIB Last Updated 2026-11-03T15:17:59Z
    banner 719x885

     


    Jakarta, fakta hukum nasional – Mabes Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal. Tidak sendiri, penyidik juga menetapkan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam perkara yang diduga menyasar sejumlah pejabat negara hingga tokoh masyarakat tersebut.


    Penetapan tiga tersangka itu disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.


    Asep menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur yang sah.


    "Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, LSP, ASN, dan NH," jelas Asep.


    Selain Listyo Sigit, dua nama yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.


    Dalam perkara tersebut, para tersangka diduga melakukan penyadapan secara tidak prosedural terhadap sejumlah pihak. Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.


    Komjen Asep menegaskan, dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.


    Penanganan perkara ini menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan menyangkut privasi, hak warga negara, serta perlindungan terhadap pejabat dan berbagai elemen masyarakat.


    Penyidikan selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang konstruksi perkara, peran masing-masing tersangka, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik penyadapan tersebut.(rel)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini