-->
  • Jelajahi

    Copyright © Fakta Hukum Nasional
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar Desak KPK Periksa Nusron Wahid, Suap HGB Summarecon Harus Tuntas

    Redaksi Fakta Hukum Nasional
    Rabu, 16 September 2026, September 16, 2026 WIB Last Updated 2026-09-16T08:48:02Z
    banner 719x885

     


    fakta hukum nasional – Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor menguat. Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Rahmad Sukendar meminta KPK menelusuri seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.


    Rahmad secara khusus mendesak KPK memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Desakan itu disampaikan menyusul konstruksi perkara yang diungkap KPK terkait dugaan pemberian uang Rp1,5 miliar dalam pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB milik PT Summarecon Agung Tbk.


    Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi (ADR), sebagai tersangka.


    KPK juga mengungkap adanya pemberian uang Rp1,5 miliar melalui perantara kepada Erwin, pihak swasta yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.


    “KPK harus segera memeriksa Menteri ATR/BPN. Semua pihak yang ada kaitannya dengan kasus ini harus diperiksa secara menyeluruh,” tegas Rahmad Sukendar.


    Menurut dia, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam konstruksi perkara penting untuk membuat perkara menjadi terang. Namun, proses tersebut harus tetap berlandaskan alat bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik.


    Jangan Berhenti di Level Pelaksana


    Rahmad meminta penyidik tidak hanya membongkar perkara sampai pada pihak yang diduga menjadi pelaksana di lapangan. Mata rantai komunikasi, kewenangan hingga aliran uang dalam pengurusan HGB, menurut dia, harus ditelusuri secara menyeluruh.


    “Jangan hanya berhenti di level pelaksana. Kalau memang ada pihak lain yang berdasarkan alat bukti mempunyai keterkaitan, tentu harus dipanggil dan diperiksa. Siapa pun itu,” katanya.


    KPK sebelumnya menjelaskan, perkara tersebut bermula dari persoalan sengketa tanah yang kemudian berkaitan dengan permohonan pembukaan blokir dan pemecahan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.


    Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, terdapat komunikasi antara pihak yang menjadi perantara Summarecon dengan Erwin. Komunikasi itu berkaitan dengan permintaan bantuan agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor membuka blokir sejumlah SHGB milik Summarecon.


    KPK menyebut fee awal yang diminta sebesar Rp2 miliar. Setelah dilakukan negosiasi, nilai tersebut kemudian disepakati menjadi Rp1,5 miliar.


    Uang Rp1,5 miliar tersebut disebut KPK diberikan kepada Erwin pada 27 Agustus 2026 melalui perantara dari pihak Summarecon.


    BPI Minta Penegakan Hukum Transparan


    Rahmad menilai perkara tersebut tidak boleh hanya dilihat dari nominal uang yang diduga diberikan. Menurutnya, KPK perlu membongkar mekanisme pengurusan layanan pertanahan yang diduga menjadi pintu masuk transaksi ilegal.


    “Ini bukan hanya persoalan uang Rp1,5 miliar. Yang harus dibongkar adalah seluruh mata rantai prosesnya. Bagaimana kewenangan digunakan, siapa yang meminta, siapa yang memberikan, siapa yang menerima dan siapa saja yang mengetahui,” ujarnya.


    Dia juga meminta proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.


    “Kalau memang tidak terlibat, tentu pemeriksaan juga akan menjadi bagian dari proses untuk menjernihkan persoalan. Tetapi kalau ada bukti keterlibatan pihak lain, jangan sampai berhenti hanya karena jabatan,” tegas Rahmad.

    Uang Rp106,3 Miliar Ikut Disita


    Perkara ini semakin menjadi perhatian setelah KPK mengamankan uang tunai dan barang bukti elektronik dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan ATR/BPN.


    Uang tersebut terdiri atas berbagai mata uang, antara lain rupiah, dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, riyal Arab Saudi dan ringgit Malaysia.


    KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan layanan pertanahan tersebut.


    Perkembangan itu membuat publik menunggu langkah lanjutan KPK dalam mengembangkan penyidikan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara.


    Rahmad menegaskan, BPI KPNPA RI akan terus mencermati perkembangan penanganan kasus tersebut.


    “Prinsipnya, hukum harus ditegakkan secara adil. Semua pihak yang memiliki kaitan berdasarkan bukti harus diperiksa. Jangan ada tebang pilih,” pungkasnya.


    KPK hingga kini masih menjalankan proses penyidikan. Adapun pihak-pihak yang belum ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki status hukum sesuai proses yang berjalan dan asas praduga tak bersalah.(rel)



    Komentar

    Tampilkan

    Terkini