PADANG Fakta Hukum Nasional _ Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Subianto Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, menyoroti pekerjaan pemeliharaan trotoar yang saat ini tengah berlangsung di kawasan Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang.
Roni mempertanyakan transparansi pekerjaan tersebut yang menurutnya telah berjalan sekitar satu bulan. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui secara terbuka sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, volume pekerjaan, hingga dasar pelaksanaan kegiatan.
“Sudah sekitar satu bulan pekerjaan pemeliharaan trotoar ini berjalan. Pertanyaannya sederhana, berapa nilai pekerjaannya, siapa yang mengerjakan, dari mana sumber anggarannya, dan apa dasar pelaksanaannya?” tegas Roni.
Menurut Roni, hal yang menjadi perhatian adalah tidak terlihatnya papan informasi pekerjaan di lokasi. Padahal, informasi mengenai pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah sangat penting agar masyarakat dapat melakukan pengawasan.
“Kalau memang menggunakan uang negara, jangan sampai masyarakat tidak tahu proyek apa yang sedang dikerjakan. Papan informasi pekerjaan harus jelas. Berapa nilai anggarannya, sumber dana dari mana, kontraktornya siapa, masa pelaksanaannya berapa lama, semuanya harus terbuka,” katanya.
Roni juga mempertanyakan adanya pergantian atau pekerjaan terkait batu alam pada trotoar tersebut. Ia meminta pihak terkait menjelaskan material yang digunakan, lokasi asal material, volume material, serta nilai anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut.
“Batu alam yang diganti itu berasal dari mana? Berapa volumenya? Berapa nilainya? Apakah sesuai dengan spesifikasi dan dokumen pekerjaan? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujar Roni.
Ia menegaskan, tidak adanya informasi pekerjaan di lapangan jangan sampai menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa kegiatan tersebut seperti pekerjaan tanpa identitas yang jelas. Menurutnya, persepsi tersebut harus dijawab dengan data dan dokumen resmi.
“Jangan sampai muncul anggapan masyarakat bahwa ini seperti pekerjaan siluman. Kami tidak menuduh siapa pun. Justru karena itu kami meminta pihak terkait membuka dokumen dan menjelaskan secara transparan,” tegasnya.
Roni mendorong instansi teknis terkait segera memberikan penjelasan mengenai pekerjaan pemeliharaan trotoar Jalan Khatib Sulaiman tersebut, termasuk nilai pekerjaan, sumber anggaran, nama pelaksana, kontrak, spesifikasi teknis, serta mekanisme pengadaan.
Ia juga meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan terkait dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Kami mendorong aparat penegak hukum untuk memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak terkait apabila memang diperlukan. Periksa dokumennya, cek pekerjaan di lapangan, cocokkan volume dan spesifikasinya. Kalau semuanya sesuai aturan, tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” katanya.
Roni menegaskan pengawasan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap penggunaan uang negara dan kepentingan masyarakat.
“Uang yang digunakan untuk pembangunan maupun pemeliharaan fasilitas publik adalah uang rakyat. Karena itu, pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Roni..(Tim08/)
