PADANG ARO, Fakta Hukum Nasional – Sinergi penegakan hukum antara Kepolisian dan Kejaksaan di Kabupaten Solok Selatan semakin diperkuat. Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi, S.H., S.I.K., bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Solok Selatan Dahnir, S.H., M.H., menggelar pembahasan perkara bersama di Mapolres Solok Selatan, Padang Aro.
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi antarlembaga. Lebih dari itu, menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap penanganan perkara berjalan profesional, terukur, transparan, serta tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam forum gelar perkara tersebut, penyidik Polres Solok Selatan memaparkan perkembangan penanganan sejumlah perkara, mulai dari konstruksi hukum, kecukupan alat bukti, hingga berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan. Pihak Kejaksaan turut memberikan masukan dan petunjuk guna menyamakan persepsi antara penyidik dan penuntut umum.
KAPOLRES: JANGAN ADA PERKARA YANG DITANGANI SETENGAH HATI!
Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi menegaskan bahwa koordinasi antara Polres dan Kejaksaan merupakan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.
"Sinergitas ini adalah kunci. Tanpa koordinasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum, penanganan perkara tidak akan berjalan maksimal. Kita ingin setiap perkara yang ditangani Polres Solok Selatan bisa tuntas, memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan tidak menimbulkan bolak-balik berkas yang merugikan semua pihak," tegas Kapolres.
Menurutnya, melalui gelar perkara bersama, berbagai persoalan yang berpotensi menghambat proses hukum dapat dibahas sejak dini. Termasuk perbedaan pandangan mengenai pasal yang disangkakan, kecukupan alat bukti, serta strategi pembuktian dalam proses persidangan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi dan pengawasan agar seluruh tahapan penanganan perkara tetap berjalan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
KAJARI: POLISI DAN JAKSA TIDAK BOLEH BERJALAN SENDIRI-SENDIRI
Sementara itu, Kajari Solok Selatan Dahnir, S.H., M.H., menyambut positif pelaksanaan gelar perkara bersama tersebut.
Ia menegaskan bahwa Kepolisian dan Kejaksaan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang harus membangun komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan.
"Kejaksaan dan Kepolisian adalah mitra dalam sistem peradilan pidana. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Melalui gelar perkara ini, kita bisa saling memberikan masukan sejak awal, sehingga berkas perkara yang masuk ke Kejaksaan sudah benar-benar siap dan kuat untuk dibawa ke pengadilan," jelas Dahnir.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pejabat Utama Polres Solok Selatan, Kasat Reskrim, jajaran penyidik, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Solok Selatan. Unsur Propam juga hadir untuk memantau pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan sesuai ketentuan dan prinsip profesionalitas.
NARKOBA HINGGA KORUPSI JADI PERHATIAN
Tidak hanya membahas perkembangan perkara yang sedang ditangani, kedua institusi juga memperkuat koordinasi terkait upaya pencegahan dan penindakan berbagai tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Solok Selatan.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian, di antaranya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pencurian, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dugaan tindak pidana korupsi, serta berbagai bentuk kejahatan lainnya.
Kapolres AKBP Andreanaldo Ademi juga mengingatkan seluruh personel agar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi wajib mengedepankan pendekatan humanis, hati nurani, dan kepatuhan terhadap hukum.
"Kita bekerja untuk masyarakat Solok Selatan. Melindungi, Mengayomi dan Melayani, itu bukan sekadar slogan. Itu harus dibuktikan dengan kerja nyata. Kalau ada masyarakat yang melapor, harus kita layani dengan baik dan perkaranya harus kita tangani sampai tuntas," tegasnya.
KOMITMEN PENEGAKAN HUKUM TANPA KOMPROMI
Melalui gelar perkara bersama ini, Polres Solok Selatan dan Kejaksaan Negeri Solok Selatan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan membangun sistem penegakan hukum yang profesional, transparan, serta akuntabel.
Masyarakat tentunya berharap sinergitas kedua institusi tersebut tidak berhenti pada pertemuan dan koordinasi formal semata, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kinerja nyata dalam menyelesaikan setiap perkara.
Kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, penghormatan terhadap hak-hak tersangka, serta penindakan terhadap setiap tindak pidana sesuai ketentuan hukum harus menjadi prioritas.
Dengan koordinasi yang kuat dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan penanganan perkara di Kabupaten Solok Selatan semakin efektif, kepercayaan publik meningkat, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif.(Putri)
