MENTAWAI, FAKTA HUKUM NASIONAL – Pengelolaan Dana Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Mentawai kini menjadi sorotan serius. Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo (DPW REPRO) Sumatera Barat resmi melayangkan surat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Surat tersebut berisi desakan agar Kementerian Keuangan melakukan evaluasi menyeluruh, menolak pertanggungjawaban pekerjaan yang tidak sesuai dengan usulan awal, serta menindaklanjuti dugaan penyimpangan penggunaan dana TKD yang bersumber dari keuangan negara.
DPW REPRO Sumbar menilai terdapat sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan paket pekerjaan jalan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai. Mulai dari perubahan item pekerjaan, dugaan ketiadaan Detail Engineering Design (DED), tidak tersedianya anggaran perencanaan, hingga persoalan teknis konstruksi yang dinilai berpotensi mengancam kualitas dan umur layanan jalan.
Lima paket pekerjaan jalan senilai puluhan miliar rupiah bahkan disorot karena dalam dokumen usulan TKD tidak tercantum pagu anggaran perencanaan.
Ketua DPW REPRO Sumatera Barat, Roni, menegaskan bahwa dana TKD merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai peruntukan dan dokumen usulan yang telah disetujui.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh mengusulkan satu jenis pekerjaan untuk mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, tetapi kemudian melaksanakan pekerjaan dengan jenis dan spesifikasi berbeda tanpa dasar teknis serta mekanisme perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
PERUBAHAN TIMBUNAN MENJADI BETON, REPRO PERTANYAKAN DASAR PERENCANAANNYA
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPW REPRO Sumbar adalah paket Pembangunan Jalan Maileppet–Saliguma dan Jalan Puro–Tiop.
Dalam dokumen usulan Dana Penyesuaian TKD 2026, pekerjaan tersebut tercantum dengan item timbunan sepanjang 5 kilometer.
Namun, berdasarkan temuan dan dokumen yang dihimpun DPW REPRO, pelaksanaan pekerjaan justru diarahkan menjadi perkerasan beton semen.
Perubahan tersebut dipertanyakan karena diduga tidak didukung dokumen perencanaan teknis yang memadai, termasuk DED, penyelidikan kondisi tanah, serta perhitungan ketebalan perkerasan.
REPRO juga menyoroti proses tender yang berlangsung sebanyak empat kali, yakni pada 15 Juni, 19 Juni, 7 Juli, dan 13 Juli 2026.
Menurut dokumen yang dihimpun, item beton baru muncul pada proses tender terakhir. Sementara gambar pada tender ketiga disebut masih mencantumkan pekerjaan lapis fondasi agregat kelas B setebal 20 sentimeter dan perbaikan permukaan tanah, tanpa mencantumkan konstruksi beton.
Perubahan spesifikasi tersebut dinilai perlu diperiksa secara independen untuk memastikan apakah telah melalui prosedur pengadaan dan perubahan kontrak sesuai ketentuan.
Rp 46,7 MILIAR PAKET JALAN DISOROT, DI DUGA PAGU PERENCANAAN TERCATAT NOL
Persoalan semakin serius ketika DPW REPRO Sumbar menelusuri dokumen resmi Usulan Pekerjaan Menggunakan Dana Penyesuaian TKD 2026 Dinas PUPR Kepulauan Mentawai.
Dalam dokumen tersebut tercantum total usulan anggaran sekitar Rp64,77 miliar.
REPRO menyoroti lima paket pekerjaan jalan yang dalam tabel usulan tercatat tidak memiliki pagu perencanaan.
Paket-paket tersebut meliputi:
Peningkatan Jalan Mongan Paula–Sotboyak.
Peningkatan Jalan Puro–Rogdok.
Pembangunan Jalan Maileppet–Saliguma dan Jalan Puro–Tiop.
Pembangunan Jalan Subelen–Cimpungan.
Pembangunan Jalan Subelen–Muara Saibi.
DPW REPRO mempertanyakan bagaimana proses perencanaan teknis dapat dipertanggungjawabkan apabila pagu perencanaan dalam dokumen usulan tercatat nol rupiah.
Siapa yang menyusun desain teknis? Siapa yang melakukan perhitungan struktur perkerasan? Dari mana sumber pembiayaan perencanaan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu, menurut REPRO, harus dijawab secara terbuka oleh pihak yang bertanggung jawab.
DPW REPRO juga meminta aparat memeriksa informasi mengenai dugaan keterlibatan PPK dalam penyusunan perencanaan teknis dengan menggunakan nama perusahaan konsultan.
Jika informasi tersebut terbukti, persoalan itu perlu diperiksa dari sisi independensi perencanaan, kompetensi tenaga ahli, pertentangan kepentingan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
HASIL UJI TANAH JADI SOROTAN, BETON DIDUGA DICOR TANPA PERBAIKAN TANAH DASAR
Tidak hanya persoalan administrasi dan pengadaan, REPRO juga menyoroti aspek teknis konstruksi.
Berdasarkan data yang dihimpun, hasil pengujian Dynamic Cone Penetrometer (DCP) pada STA 0+005 menunjukkan nilai CBR tanah dasar sebesar 2,82 persen.
Selain itu, pada STA 1+350 disebut terdapat kelandaian jalan sekitar 19 persen.
Kondisi tanah eksisting di sejumlah titik juga dilaporkan gembur sehingga kendaraan pengangkut material mengalami kesulitan melintasi jalur tersebut.
Namun, menurut keterangan dan dokumentasi yang dihimpun REPRO, pekerjaan pengecoran beton tetap dilanjutkan meskipun persoalan daya dukung tanah dasar dipertanyakan.
REPRO meminta seluruh data pengujian tanah, perhitungan struktur, desain ketebalan beton, serta dokumen teknis pekerjaan dibuka kepada auditor dan pemeriksa independen.
Pasalnya, konstruksi perkerasan beton harus direncanakan berdasarkan kondisi tanah dasar, beban lalu lintas, sistem drainase, dan persyaratan teknis yang berlaku.
FOTO KUNJUNGAN WAKIL BUPATI JADI PERHATIAN
Temuan lain yang menjadi perhatian DPW REPRO adalah dokumentasi pekerjaan pengecoran Jalan Mongan Paula–Sotboyak.
Dalam foto kunjungan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Jakop Saguruk, S.E., ke lokasi pekerjaan, REPRO menilai terdapat indikasi bahwa pengecoran beton dilakukan di atas lembaran plastik yang digelar langsung di atas tanah.
REPRO juga mempertanyakan tidak terlihatnya lapisan lantai kerja atau lapis fondasi bawah pada dokumentasi tersebut.
Bahkan, lembaran plastik disebut telah mengalami kerusakan pada beberapa bagian sebelum beton dituangkan.
Kondisi tersebut harus diuji melalui pemeriksaan teknis di lapangan, termasuk pemeriksaan ketebalan, mutu beton, lapisan fondasi, serta kondisi tanah dasar.
REPRO meminta Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga melibatkan tenaga ahli independen untuk melakukan evaluasi terhadap konstruksi tersebut.
JANGAN SAMPAI KASUS LAMA TERULANG
DPW REPRO Sumbar juga mengungkapkan adanya pekerjaan beton jalan di Beriulou Tahun Anggaran 2024 yang menurut dokumentasi dan informasi yang dihimpun telah mengalami kerusakan dalam waktu kurang dari dua tahun.
Selain itu, beton pada ruas Mapadegat–Dermaga juga disebut mengalami pengelupasan.
REPRO meminta kedua pekerjaan tersebut ikut diaudit untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan persoalan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun mutu konstruksi.
Bagi REPRO, evaluasi tidak boleh hanya berhenti pada dokumen administrasi. Pemeriksaan harus menyentuh kondisi fisik pekerjaan dan kesesuaian spesifikasi dengan hasil pelaksanaan.
REPRO DESAK KPK, KEJAKSAAN, DAN POLRI TURUN TANGAN
Atas berbagai temuan tersebut, DPW REPRO Sumbar mendesak sejumlah lembaga negara melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Di antaranya:
KPK RI: Melakukan penelaahan dan tindak lanjut apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.
Kejaksaan Agung, Kejati Sumbar, dan Kejari Kepulauan Mentawai: Memeriksa dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan.
Kortas Tipikor Mabes Polri dan Ditreskrimsus Polda Sumbar: Melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan sesuai kewenangan.
BPK RI Perwakilan Sumatera Barat: Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
BPKP Perwakilan Sumatera Barat: Melakukan audit investigatif apabila terdapat indikasi penyimpangan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Kementerian Keuangan melalui DJPK: Mengevaluasi kesesuaian realisasi penggunaan TKD dengan dokumen usulan dan ketentuan penyaluran.
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai: Melakukan pemeriksaan khusus terhadap dokumen perencanaan, proses tender, kontrak, serta pelaksanaan fisik pekerjaan.
REPRO juga meminta DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menggunakan fungsi pengawasannya melalui rapat dengar pendapat terbuka.
SEPULUH TUNTUTAN DPW REPRO SUMBAR
Dalam sikap resminya, DPW REPRO Sumbar menyampaikan sejumlah tuntutan:
Menghentikan sementara pekerjaan beton yang dipersoalkan sampai kelengkapan DED dan data teknis dapat diperiksa secara independen.
Membuka dokumen usulan TKD, seluruh dokumen tender, DED, HPS, kontrak, serta hasil pengujian tanah kepada pihak pemeriksa sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Meminta BPK dan BPKP melakukan pemeriksaan terhadap perubahan item pekerjaan dari timbunan menjadi beton.
Memeriksa PPK, PPTK, PA/KPA, konsultan perencana, dan konsultan pengawas.
Meminta pejabat berwenang mempertimbangkan pembebastugasan sementara pejabat terkait apabila diperlukan untuk menjamin independensi pemeriksaan.
Memberikan perlindungan kepada pelapor dan pelaksana lapangan yang menyampaikan peringatan teknis.
Memeriksa kembali pekerjaan beton jalan Beriulou TA 2024 dan ruas Mapadegat–Dermaga.
Melakukan audit menyeluruh terhadap paket TKD 2026 Dinas PUPR Kepulauan Mentawai.
Mengusut dugaan penggunaan nama perusahaan konsultan tanpa keterlibatan nyata dalam pekerjaan perencanaan.
Melakukan pengujian independen terhadap mutu beton, ketebalan konstruksi, lapisan fondasi, dan kondisi tanah dasar melalui laboratorium yang kompeten.
RONI : UANG NEGARA BUKAN MILIK PEJABAT, REPRO AKAN KAWAL SAMPAI TUNTAS!
Ketua DPW REPRO Sumatera Barat, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mengawal persoalan tersebut sampai seluruh dugaan yang dilaporkan memperoleh kejelasan.
"Komitmen Presiden Prabowo jelas, menutup kebocoran anggaran dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Kami di Mentawai menemukan sejumlah persoalan serius yang harus dijelaskan secara terbuka oleh pihak-pihak terkait.
Bagaimana mungkin pekerjaan jalan diusulkan dengan item timbunan, tetapi pelaksanaannya berubah menjadi beton? Bagaimana perencanaan teknis dapat dipertanggungjawabkan jika pagu perencanaannya tercatat nol rupiah?
Kami juga mempertanyakan kondisi pengecoran yang diduga dilakukan tanpa lapisan fondasi sebagaimana mestinya. Ini bukan persoalan kecil karena menyangkut keselamatan konstruksi dan uang rakyat.
Kami meminta KPK, Kejaksaan, Polri, BPK, dan BPKP tidak menutup mata. Periksa dokumennya, periksa proses tendernya, periksa PPK dan seluruh pihak yang terlibat. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum yang berlaku.
Jangan sampai uang negara sudah habis, tetapi jalan yang dibangun justru rusak sebelum mencapai umur rencananya.
Uang TKD adalah uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. REPRO akan mengawal persoalan ini sampai terang dan pihak yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," tegas Roni Bosse.
MENKEU DIMINTA JANGAN MELULUSKAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG BERMASALAH
Melalui surat resminya kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, DPW REPRO Sumbar meminta agar pertanggungjawaban penggunaan Dana Penyesuaian TKD 2026 yang diduga tidak sesuai dengan usulan awal dievaluasi secara menyeluruh.
REPRO juga meminta Kementerian Keuangan mempertimbangkan penundaan penyaluran tahap berikutnya apabila ditemukan dasar hukum dan indikasi penyimpangan yang memenuhi ketentuan, serta meneruskan hasil evaluasi kepada aparat penegak hukum.
Menurut DPW REPRO, pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti terpenuhi, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
DPW REPRO SUMBAR MENEGASKAN: JANGAN BIARKAN DANA PUSAT DIKELOLA TANPA PERTANGGUNGJAWABAN YANG JELAS!
Persoalan ini harus dijawab dengan dokumen, pemeriksaan teknis, audit independen, dan penegakan hukum. Bukan sekadar pernyataan atau pembelaan sepihak.
DPW REPRO Sumatera Barat menyatakan akan menyampaikan laporan resmi beserta dokumen pendukung kepada aparat penegak hukum dan terus mengawal proses pemeriksaan hingga memperoleh kepastian.
Uang rakyat harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat. Jika ditemukan penyimpangan, siapa pun yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab di hadapan hukum.
Humas DPW REPRO Sumbar.........
