Mentawai, Fakta Hukum Nasional –Kondisi Kantor Bupati Kepulauan Mentawai kini menjadi sorotan media dan sontak menarik perhatian publik. Bangunan pusat pemerintahan yang seharusnya menjadi wajah dan kebanggaan daerah itu dinilai sudah tidak layak lagi dihuni dan tidak layak lagi dipakai untuk aktivitas pemerintahan. Rabu 05/11/2026
Pantauan di lapangan, ruangan kepala daerah dan sejumlah ruangan di lingkungan Sekretariat Kantor Bupati Kepulauan Mentawai mengalami kerusakan yang cukup parah. Kondisi ini membuat aktivitas pelayanan pemerintahan tidak bisa berjalan maksimal jika tetap dipaksakan berkantor di gedung tersebut.
Akibat kondisi tersebut, sejak bulan Februari 2026 hingga saat ini, Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana,terpaksa berkantor di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) demi tetap melayani masyarakat dan instansi lainnya.
Sudah hampir 9 bulan Bupati mengungsi dari kantornya sendiri. Bukan karena ingin pindah, tetapi karena gedung utama sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan sebagai tempat kerja kepala daerah.
"Kantor Bupati ini sudah tidak layak lagi. Kita terpaksa berkantor di Bappeda agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti," ujar Bupati Rinto Wardana saat audiensi dengan beberapa media di ruangan Sekretariat Kantor Bupati Kepulauan Mentawai.
Meski berkantor di tempat yang serba terbatas, Bupati Rinto menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Setiap hari, ia tetap menerima tamu, menerima audiensi dari masyarakat, tokoh adat, hingga instansi vertikal, meski harus berbagi ruangan dan fasilitas yang sangat terbatas di Bappeda.
Kondisi ini menjadi ironi yang sangat memprihatinkan. Mentawai sebagai daerah yang memiliki potensi wisata kelas dunia, dengan ombak terbaik yang dikunjungi wisatawan mancanegara, justru memiliki pusat pemerintahan yang kondisinya memprihatinkan.
Bagaimana mungkin sebuah kabupaten yang menjadi tuan rumah event internasional dan menjadi wajah Sumatera Barat di mata dunia, memiliki kantor bupati yang tidak layak huni? Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Mentawai.
Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, berharap Kantor Bupati Kepulauan Mentawai dapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat agar lebih layak lagi untuk berkantor kepala daerah tersebut.
"Kami berharap, kantor Bupati Kepulauan Mentawai dapat perhatian dari Pemerintah Pusat agar lebih layak lagi untuk berkantor kepala daerah," harap Bupati Rinto Wardana dengan nada penuh harap.
Harapan itu bukan tanpa alasan. Pembangunan kantor bupati yang representatif bukan hanya soal gedung, tetapi soal martabat daerah, soal wibawa pemerintahan, dan soal kenyamanan masyarakat yang datang mengurus keperluan administrasi.
Selama ini, masyarakat dari pulau-pulau jauh seperti Siberut, Sipora, dan Pagai harus menempuh perjalanan laut berjam-jam untuk sampai ke Tuapejat. Sesampainya di pusat pemerintahan, mereka justru disambut dengan gedung yang tidak layak. Tentu ini menjadi beban moral bagi pemerintah daerah.
Selain itu, kantor yang layak juga akan meningkatkan semangat kerja ASN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjadi simbol bahwa negara benar-benar hadir di wilayah terluar dan terdepan seperti Kepulauan Mentawai.
Masyarakat Mentawai kini berharap agar Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, maupun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dapat segera mengakomodir pembangunan atau rehabilitasi total Kantor Bupati Kepulauan Mentawai.
Jangan sampai kepala daerah yang seharusnya menjadi pemimpin pembangunan justru harus terus mengungsi dari kantornya sendiri. Mentawai butuh perhatian, Mentawai butuh kantor yang layak, dan Mentawai butuh kehadiran negara yang nyata.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih terus berupaya mengajukan proposal pembangunan kantor bupati ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.(Roby)
