DPN REPRO Tegaskan: Tidak Ada Tempat bagi Mafia Anggaran di Era Presiden Prabowo
Padang, Fakta Hukum Nasional _ 6 November 2025 Tim Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPW Roni, turun ke lapangan melakukan pemantauan terhadap Proyek Pengembangan dan Penanganan Longsoran Padang Panjang – Sicincin dengan nilai kontrak Rp 9,6 miliar, yang dikerjakan oleh PT Pasindo Prima Kreasi.
Namun, hasil pemantauan tim menemukan sejumlah kejanggalan serius di lapangan. Salah satu pekerja proyek mengungkapkan bahwa kantor proyek (resiket) dalam kondisi terkunci, sehingga laporan harian pekerjaan tidak dapat dibuat. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan lemahnya sistem pengawasan terhadap proyek yang menggunakan dana publik.
Lebih parah lagi, saat tim mencoba mengonfirmasi pihak konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak satu pun yang dapat ditemui di lokasi proyek. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, sehingga menambah tanda tanya besar atas transparansi pelaksanaan proyek tersebut.
DPN REPRO Turunkan Tim Pemantau Khusus
Menindaklanjuti laporan tersebut, Ketua Umum DPN REPRO, Hotmian Siregar, langsung mengeluarkan Surat Tugas Khusus Nomor: 012/11-24/STK-DPN-REPRO kepada relawan di Sumatera Barat. Surat itu berisi instruksi untuk memperketat pemantauan terhadap seluruh proyek strategis nasional dan daerah yang bersumber dari APBN maupun APBD.
“Presiden Prabowo Subianto sangat tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Tidak ada tempat bagi mafia anggaran dan oknum yang bermain proyek. Jika terbukti, harus diproses hukum tanpa kompromi,” tegas Hotmian Siregar di Jakarta.
Hotmian juga menegaskan bahwa seluruh relawan wajib melaporkan hasil temuan dengan bukti lengkap ke DPN REPRO dan aparat penegak hukum.
“Uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat — bukan memperkaya segelintir orang,” ujarnya menegaskan.
REPRO Sumbar Siap Laporkan Temuan ke Kementerian PUPR
Ketua DPW REPRO Sumbar, Roni, menegaskan pihaknya akan segera menyurati Kementerian PUPR melalui Dewan Pimpinan Pusat REPRO untuk melaporkan temuan kejanggalan di lapangan tersebut.
“Kami tidak akan tinggal diam. Negara tidak boleh dirugikan. Proyek sebesar ini menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat luas. Pengawasan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegas Roni.
Roni menambahkan, REPRO Sumbar akan terus berkoordinasi dengan lembaga pengawas dan aparat penegak hukum, agar pelaksanaan proyek infrastruktur di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar bersih, profesional, dan tepat sasaran.
Komitmen Relawan Kawal Pemerintahan Bersih dan Tegas
Dalam kesempatan terpisah, Roni menegaskan bahwa seluruh relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) di Sumatera Barat berkomitmen menjaga wibawa pemerintah dan kepercayaan publik di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami, relawan Prabowo, akan mengawal penuh komitmen Presiden dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan, tidak boleh ada pelanggaran aturan. Bila ada yang terbukti, kami pastikan akan ditindak sesuai hukum,” tegasnya...(tim08)
