Padang, fakta hukum nasional— Musyawarah Provinsi (Musprov) Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumatera Barat pada Minggu (30/3/2026) diskors setelah terjadi ketegangan akibat sengketa keabsahan klub peserta. Forum belum sempat memasuki tahapan pemilihan ketika perdebatan memanas dan tidak terkendali.
Wakil Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat (PP) IMI, Jon Ismadi Lubis, menjelaskan bahwa polemik berawal dari perbedaan pandangan terkait hasil verifikasi klub yang menjadi dasar penentuan hak suara dalam Musprov.
Menurut Jon, PP IMI telah mengambil alih kepengurusan sementara setelah ketua umum sebelumnya mengundurkan diri. Salah satu agenda utama adalah melakukan verifikasi klub sesuai ketentuan organisasi, yakni paling lambat 30 hari sebelum Musprov dilaksanakan.
Tim PP IMI tiba di Padang pada 27 Februari 2026 dan mengumumkan hasil verifikasi awal pada 2 Maret 2026. Dari proses tersebut, sebanyak 20 klub dinyatakan memenuhi syarat administrasi.
Namun, keputusan itu memicu keberatan dari sejumlah pihak. Untuk mengakomodasi aspirasi, PP IMI membuka masa perpanjangan verifikasi hingga 5 Maret 2026. Jumlah klub yang mendaftar kemudian bertambah menjadi 30 klub.
Setelah dilakukan verifikasi lanjutan, hanya 15 klub tambahan yang dinyatakan memenuhi syarat. Sementara klub lainnya dinyatakan belum lolos, terutama karena persoalan administrasi seperti Tanda Keterangan Terdaftar (TKT) yang tidak berlaku.
Jon menyebutkan, hingga 27 Maret 2026 tidak ada keberatan resmi yang diajukan. Namun, protes baru disampaikan melalui surat elektronik pada saat kantor dalam kondisi tutup dan baru diketahui pada hari pelaksanaan Musprov.
Berdasarkan hasil final verifikasi, total klub yang memiliki hak suara ditetapkan sebanyak 35 klub. Sementara itu, sekitar 15 klub lainnya hanya berstatus sebagai peninjau tanpa hak suara.
“Data yang telah ditetapkan bersifat final dan mengikat sesuai dengan aturan organisasi,” ujar Jon.
Ketegangan terjadi ketika sejumlah perwakilan klub yang tidak lolos verifikasi tetap meminta diikutsertakan sebagai pemilik hak suara. Permintaan tersebut ditolak karena bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) IMI.
Situasi forum kemudian memanas. Sejumlah peserta disebut melakukan interupsi berulang bahkan sebelum pimpinan sidang terbentuk secara definitif. Upaya pimpinan sidang untuk mengendalikan jalannya forum juga tidak berjalan efektif.
“Forum tidak lagi kondusif. Bahkan pimpinan sidang tidak mendapat ruang untuk menjalankan tugasnya,” kata Jon.
PP IMI menyatakan telah membuka ruang untuk menjelaskan data verifikasi secara transparan. Namun, penjelasan tersebut tidak dapat disampaikan secara utuh karena forum terlanjur ricuh.
Dalam kondisi tersebut, PP IMI memutuskan untuk menskors sidang sebagai langkah untuk menjaga ketertiban organisasi. Jon menegaskan bahwa keputusan itu bukan karena kebuntuan proses, melainkan karena tahapan persidangan belum berjalan sesuai agenda.
“Sidang diskors sebelum masuk tahap pemilihan, sehingga belum dapat disebut deadlock,” ujarnya.
PP IMI memastikan Musprov akan dilanjutkan pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Opsi pemindahan lokasi juga dipertimbangkan guna memastikan situasi lebih kondusif.
Di sisi lain, Jon membantah adanya keberpihakan PP IMI terhadap kandidat tertentu dalam Musprov. Ia menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.
“Kami tidak memiliki kepentingan terhadap hasil. Siapa pun yang terpilih harus melalui mekanisme yang sah,” katanya.
PP IMI juga menyoroti adanya indikasi penguasaan lebih dari satu klub oleh pihak tertentu. Menurut Jon, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip dasar organisasi.
“Ada indikasi satu pihak mengendalikan beberapa klub sekaligus. Ini tidak sesuai dengan semangat pembinaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi independensi klub dalam menentukan pilihan dan memperkeruh dinamika organisasi.
PP IMI mengingatkan bahwa konflik yang terjadi dapat berdampak terhadap agenda otomotif di Sumatera Barat, termasuk kejuaraan grasstrack dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
Sementara itu, Ketua DPW 234 SC Sumbar, Yonder WF Alfarent, menyampaikan keprihatinannya atas kericuhan yang terjadi dalam forum Musprov.
“Peristiwa ini mencoreng nama organisasi. Kami menyayangkan adanya tindakan yang tidak mencerminkan etika berorganisasi,” ujarnya.
Ia juga menyatakan telah menyampaikan permohonan maaf kepada PP IMI atas insiden tersebut.
Yonder berharap permasalahan dapat segera diselesaikan melalui mekanisme musyawarah sehingga agenda otomotif daerah tidak terganggu.
Pandangan serupa disampaikan sejumlah peserta lain yang menilai forum sudah diwarnai perdebatan sejak awal, bahkan sebelum pimpinan sidang terbentuk.
Ali Prawinata dari klub Pandora menilai dinamika yang terjadi tidak mencerminkan nilai sportivitas.
“Interupsi terjadi sejak awal. Pimpinan sidang belum sempat menyampaikan penjelasan secara utuh,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan berpotensi merugikan atlet dan mengganggu persiapan menghadapi berbagai agenda, termasuk kejuaraan nasional, Pekan Olahraga Nasional (PON), dan Porprov.(rel)
