Padang, fakta hukum nasional- Peredaran narkotika di Sumatera Barat tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan penegakan hukum semata. Ancaman narkoba terhadap generasi muda dinilai sudah membutuhkan langkah luar biasa melalui kolaborasi total lintas lembaga.
Anggota Komisi III DPR RI, H. Benny Utama, S.H., M.M., menegaskan hal tersebut saat mengunjungi Mapolda Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, Padang, Selasa (28/7). Kedatangan Benny disambut langsung Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K.
Pertemuan tersebut secara khusus membahas penguatan sinergi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN).
Benny yang merupakan mantan Bupati Pasaman dua periode itu menilai Sumbar memiliki tingkat kerawanan tersendiri karena berada di jalur perlintasan Pulau Sumatera. Kondisi tersebut membuat Sumbar berpotensi menjadi wilayah transit sekaligus pasar peredaran narkotika.
Karena itu, pemberantasan narkoba tidak boleh hanya mengandalkan operasi penindakan. Menurut Benny, seluruh institusi harus bergerak bersama dari hulu hingga hilir.
“Pemberantasan narkotika harus mendorong sinergi dan kolaborasi antar-lembaga. Upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan investasi strategis,” tegas Benny.
Politikus Partai Golkar tersebut mengingatkan, persoalan narkotika berkaitan langsung dengan masa depan generasi produktif Indonesia. Jika generasi muda terpapar narkoba, bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan pembangunan justru bisa berubah menjadi ancaman.
“Ini investasi strategis untuk melindungi generasi produktif bangsa dan memastikan terwujudnya bonus demografi yang berkualitas. Kalau generasi muda kita sudah rusak karena narkoba, Indonesia Emas 2045 hanya akan jadi slogan,” ujarnya.
Benny memastikan Komisi III DPR RI akan mendukung penguatan upaya pemberantasan narkotika yang dilakukan aparat penegak hukum di Sumbar, baik melalui aspek regulasi maupun dukungan anggaran.
Dia juga mendorong penguatan koordinasi antara Polri, BNN, Bea Cukai, Kejaksaan, pemerintah daerah hingga pemerintahan nagari/desa. Menurutnya, deteksi dini harus diperkuat sampai ke tingkat paling bawah agar peredaran narkoba dapat dicegah sebelum meluas.
“Kita tidak boleh hanya bergerak ketika kasus sudah terjadi. Pencegahan harus diperkuat dari hulu dan dilakukan bersama-sama,” kata Benny.
Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy menyambut positif dukungan tersebut. Dia menegaskan kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan narkotika.
“Kami berterima kasih atas perhatian Bapak Benny Utama. Sinergi lintas sektor seperti inilah yang kami butuhkan. Penindakan tegas tetap kami lakukan, tetapi pencegahan dari hulu yang melibatkan tokoh adat, ulama, dan keluarga jauh lebih penting,” ujar Irjen Djati.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut ditutup dengan komitmen memperkuat program Kampung Bebas Narkoba. Sosialisasi bahaya narkotika juga akan didorong lebih masif di sekolah dan perguruan tinggi di seluruh kabupaten/kota di Sumbar.
Benny menegaskan, perang terhadap narkoba harus menjadi gerakan bersama. Bukan hanya tugas polisi, tetapi tanggung jawab seluruh elemen untuk memastikan generasi muda Sumbar tidak kehilangan masa depan akibat narkotika.(rel)
