-->
  • Jelajahi

    Copyright © Fakta Hukum
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Selamat IdulFitri 1445 H

    Iklan

    Iklan

    Mitigasi Risiko Pengadaan, Kajati Sumbar Tekankan Sinergi dengan Perguruan Tinggi

    Redaksi Fakta Hukum Nasional
    Rabu, 21 Mei 2025, Mei 21, 2025 WIB Last Updated 2025-05-21T06:53:14Z
    masukkan script iklan disini
    banner 719x885

     


    Padang, fakta hukum nasional— Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Yuni Daru Winarsih, menjadi narasumber dalam Seminar Nasional bertajuk “Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Selasa (21/5/2025).


    Kegiatan yang berlangsung di Convention Hall Universitas Andalas tersebut menjadi forum strategis bagi sivitas akademika, pejabat pengadaan, dan pemangku kepentingan untuk membahas tantangan serta solusi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pendidikan tinggi.


    Dalam pemaparannya, Kajati Sumbar menekankan pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya praktik korupsi dalam proses pengadaan. Ia menggarisbawahi bahwa pengadaan yang bersih merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen organisasi, bukan hanya bagian pengadaan.


    “Perguruan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan harus menjadi pelopor dalam penerapan tata kelola yang baik. Mitigasi risiko harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan sekadar prosedur administratif,” ujarnya.


    Yuni juga menyampaikan beberapa pendekatan strategis dalam penguatan sistem pengadaan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transparansi proses, serta penguatan sistem pengendalian internal.


    Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas menyampaikan apresiasi atas kesediaan Kajati hadir dalam seminar ini. Menurutnya, kehadiran aparat penegak hukum memberikan perspektif penting dalam upaya menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel di lingkungan PTN-BH.

    Seminar ini diharapkan dapat mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan dan praktik pengadaan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga berintegritas serta selaras dengan prinsip good governance.(rel/hen)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini