Padang, Fakta Hukum Nasional _ Ketua Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) DPW Sumatera Barat, Roni, menyoroti kejanggalan dalam proyek preservasi jalan nasional yang tengah berjalan di sejumlah ruas vital di Sumatera Barat. Proyek dengan alokasi anggaran APBN lebih dari Rp 4,3 miliar ini membentang dari Padang–Lubuk Alung–Padang Panjang hingga Padang Panjang–Batas Kota Solok.
Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Sarana Mitra Saudara berdasarkan kontrak bernomor 04/PKK/SK-PJN1-86.03.23.1.1/11/2025 tertanggal 19 Maret 2025, dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender. Namun, menurut Roni, ada kejanggalan mencolok di lapangan: tidak dicantumkannya nama konsultan supervisi pada papan informasi proyek.
“Ini sangat janggal. Dalam setiap proyek infrastruktur yang dibiayai negara, keberadaan konsultan pengawas adalah hal krusial untuk menjamin kualitas, kuantitas, dan jadwal pelaksanaan,” ujar Roni saat ditemui awak media.
Ia menegaskan, pihaknya sebagai relawan Prabowo akan terus mengawal pemerintahan agar tetap bersih dan profesional. “Untuk menjaga wibawa pemerintah dan kepercayaan publik, kami akan mengawal setiap komitmen Presiden Prabowo, termasuk menindak tegas penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran aturan,” kata Roni, menyampaikan pesan Ketua Umum DPN REPRO, Hotmian Siregar.
Roni juga mengupayakan klarifikasi dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Thabrani, selaku institusi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
Ketidak hadiran nama konsultan supervisi ini menimbulkan pertanyaan soal mekanisme pengawasan proyek pemerintah, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara.
Publik kini menanti penjelasan resmi dari BPJN Sumatera Barat guna menjawab dugaan kelalaian ini dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai standar demi keselamatan pengguna jalan.
(Tim Humas DPW REPRO Sumbar)
