Dharmasraya, Fakta Hukum Nasional _ 10 Juli 2025, Pekerjaan fisik Proyek Pengendalian Banjir Batang Timpeh Tahap II di Kabupaten Dharmasraya resmi dimulai. Proyek ini dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Kementerian PUPR dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Pelaksanaan proyek dipercayakan kepada PT. Basuki Rahmanta Putra, dengan pengawasan ketat dari konsultan supervisi gabungan PT. Indra Karya (Persero) dan PT. Geodinamik Konsultan. Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan tanggul beton siklop, pemasangan bronjong, minipile, serta pekerjaan betonisasi lainnya. Proyek ditargetkan rampung dalam 260 hari kalender terhitung sejak tanggal kontrak, yaitu 16 April 2025.
Meski proyek ini sangat penting untuk mitigasi bencana banjir, DPW Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat menyuarakan pentingnya pengawasan dari aparat penegak hukum, khususnya Polres Dharmasraya, agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan dan transparan.
"Kami mendorong agar penggunaan material dan BBM dipantau secara ketat. Material harus sesuai dengan surat dukungan, dan BBM yang digunakan wajib merupakan BBM non-subsidi sebagaimana telah disepakati dalam kontrak," ujar Roni, Ketua DPW REPRO Sumbar.
Karena lokasi pekerjaan cukup jauh dari pantauan publik, REPRO juga meminta Kepala BWS Sumatera V Padang, Naryo Widodo, ST, MT, untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan tidak terjadi penyimpangan.
Ketua Umum DPN REPRO, Hotmian Siregar, melalui DPW Sumbar, mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar tidak menyalahgunakan jabatan (abuse of power) dan senantiasa mematuhi aturan yang berlaku.
“Untuk menjaga wibawa pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kami Relawan REPRO akan mengawal secara ketat setiap proyek strategis nasional. Jika ditemukan pelanggaran, kami mendorong penegakan hukum secara tegas,” tegas Roni mengutip arahan DPN REPRO.
Tim Humas DPW REPRO Sumbar
