Tanah Datar , Fakta Hukum Nasional _ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia terkait Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun 2026 beserta Nota Keuangan, Jumat (15/8/2023) sore. Acara ini berlangsung serentak secara nasional dari Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Kamrita dan Nurhamdi Zahari. Turut hadir Bupati Tanah Datar Eka Putra, Wakil Bupati Ahmad Fadly, Forkopimda, Sekda Abdurrahman Hadi, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, pimpinan ormas, dan undangan lainnya.
Pembukaan masa persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 diawali pidato Ketua DPR RI Puan Maharani, dilanjutkan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN 2026 akan menjadi cerminan dari visi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
“Ketangguhan adalah fondasi kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan memperkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi kepentingan rakyat, bukan segelintir kelompok,” tegas Presiden.
Presiden juga merinci delapan prioritas utama APBN 2026 yang akan menjadi fokus kebijakan pemerintah, yaitu:
1. Ketahanan pangan
2. Ketahanan energi
3. Generasi unggul
4. Pendidikan bermutu
5. Kesehatan berkualitas
6. Perekonomian rakyat
7. Pertahanan negara
8. Peningkatan investasi
“APBN 2026 didesain untuk responsif terhadap dinamika global, menjawab tantangan nasional, dan mendorong pembangunan serta kesejahteraan rakyat secara optimal,” tambahnya.
Menanggapi pidato Presiden, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyatakan bahwa penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 akan menjadi acuan penting dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tanah Datar tahun 2026.
“Kita sinkronkan arah kebijakan nasional dengan rencana pembangunan daerah agar lebih terintegrasi dan tepat sasaran,” ujar Anton.
Ia juga menjelaskan bahwa DPRD Tanah Datar saat ini tengah memasuki masa sidang kedua tahun 2025, dengan sejumlah agenda penting yang telah dan akan dilaksanakan, termasuk penetapan perubahan APBD 2025, keputusan KU-PPAS 2026, serta pengesahan APBD 2026..(Boy)
