Jakarta, Fakta Hukum Nasional _ 9 September 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, serta Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Laksamana (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, ke Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.
Proyek strategis nasional ini dirancang membentang sejauh 500 kilometer, dari Banten hingga Gresik, dengan tujuan utama melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari penurunan permukaan tanah, banjir rob, krisis air bersih, dan dampak perubahan iklim yang kian intensif.
“Pembangunan tanggul laut ini adalah kebutuhan mendesak, bukan pilihan. Kita harus bertindak cepat dan terkoordinasi untuk melindungi masyarakat serta kawasan industri strategis di sepanjang Pantura,” tegas Presiden Prabowo dalam arahan tertutup kepada para pejabat terkait.
Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk provinsi serta kabupaten/kota di wilayah terdampak, agar proyek ini berjalan efisien, tepat waktu, dan berkelanjutan.
Selain aspek perlindungan, keberadaan tanggul laut ini juga diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi kawasan, dengan menjaga keberlangsungan kawasan industri utama, pelabuhan, serta infrastruktur nasional yang vital bagi rantai pasok dalam negeri maupun ekspor.
Pemerintah akan segera membentuk satuan tugas lintas sektoral untuk memastikan seluruh tahapan perencanaan, pembebasan lahan, pembangunan fisik, hingga pemeliharaan jangka panjang berjalan sesuai peta jalan yang telah disusun.
Proyek tanggul laut Pantura menjadi bagian integral dari visi besar Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia yang tangguh terhadap bencana, mandiri secara ekonomi, dan berdaulat atas ruang wilayahnya..(tim08)
.jpg "PT. Bima Arjuna Perkasa Terancam Putus Kontrak, Kadis PUPR Abaikan Konfirmasi Wartawan")
