Padang, Fakta Hukum Nasional– Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmat Sukendar, meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengawasi proses pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar periode 2025–2029.
Menurut Rahmat, dugaan praktik sogok-menyogok, suap, maupun jual beli suara tidak boleh dibiarkan mencederai dunia olahraga. Ia menilai, kepemimpinan yang lahir dari transaksi uang berpotensi merusak pembinaan olahraga sejak awal.
“Kejati Sumbar perlu ikut memantau jalannya pemilihan agar tidak terjadi praktik busuk berupa sogok-menyogok maupun politik uang. Momentum ini penting agar olahraga Sumbar tidak dikendalikan oleh kepentingan yang tidak sehat,” kata Rahmat dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).
Ia menambahkan, pengawasan tersebut sejalan dengan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk di organisasi olahraga.
Rahmat juga menyebut lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau dinamika di daerah. “Jual beli suara bukan sekadar urusan internal KONI, melainkan persoalan serius yang bisa mencederai generasi muda. Olahraga harus menjadi wahana prestasi, bukan ajang transaksi,” ujarnya.
Ia menegaskan, Sumbar membutuhkan pemimpin KONI yang bersih, berintegritas, dan mampu menggerakkan potensi cabang olahraga secara menyeluruh.
“Jika sejak awal pemimpin lahir dari praktik transaksional, sulit mengharapkan olahraga Sumbar bisa maju. Karena itu, masyarakat, insan olahraga, dan aparat penegak hukum perlu bersama-sama menjaga integritas pemilihan KONI ini,” kata Rahmat.(kld)
