Padang Fakta Hukum Nasional _ Kinerja Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat menjadi sorotan tajam dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni. Ia menilai kepala dinas tidak responsif terhadap berbagai konfirmasi dan keluhan masyarakat terkait sejumlah temuan di lapangan.
Sorotan ini terutama mengarah pada beberapa proyek strategis yang tengah berjalan, seperti pembangunan seawall dan pengaman pantai di Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, serta seawall di Pantai Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, Kota Padang. Roni menyebut bahwa proyek-proyek tersebut menyisakan banyak tanda tanya di kalangan masyarakat, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai dari pihak dinas.
“Kami melihat ada indikasi kurangnya kepekaan dan transparansi dari Dinas SDA BK dalam menjawab pertanyaan publik. Padahal ini menyangkut penggunaan uang negara,” tegas Roni kepada media, (1/10/2025).
DPW REPRO Sumbar pun secara resmi mendorong aparat penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa jajaran Dinas SDA BK, serta berencana mengirim surat ke Inspektorat Provinsi Sumatera Barat agar segera melakukan audit terhadap proyek-proyek tersebut.
DPN REPRO Kirim Surat Tugas Khusus, Minta Relawan Awasi Ketat Proyek Negara
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) REPRO, Hotmian Siregar, menyatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Tugas Khusus No: 012/11-24/STK-DPN-REPRO kepada tim relawan di Sumatera Barat. Tujuannya adalah untuk melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis yang bersumber dari APBN dan APBD.
“Presiden Prabowo Subianto sangat tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Tidak ada ruang bagi mafia anggaran dan oknum yang bermain proyek. Jika terbukti, harus diproses secara hukum, tanpa kompromi,” tegas Hotmian.
Ia juga menambahkan bahwa para relawan diberikan wewenang untuk mendokumentasikan dan melaporkan temuan ke DPN Jakarta, serta langsung ke aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
REPRO: “Jaga Wibawa Pemerintah, Jangan Ada Abuse of Power”
Roni menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen relawan Prabowo untuk menjaga integritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyerukan agar seluruh pejabat publik di daerah, termasuk dinas teknis seperti SDABK, tidak menyalahgunakan jabatan maupun anggaran.
“Kami akan terus mengawal pemerintahan ini agar bersih dan dipercaya rakyat. Jika ada indikasi penyalahgunaan jabatan atau pelanggaran aturan, kami pastikan akan kami tindaklanjuti. Ini amanat dari Ketua Umum kami, Bapak Hotmian Siregar,” pungkas Roni
REPRO Sumbar juga mendorong Gubernur Sumatera Barat untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas SDA BK serta jajaran nya, mengingat tidak adanya respon terhadap pertanyaan dan keluhan masyarakat, yang dinilai telah mencoreng wibawa pemerintahan.
Tim Humas DPW REPRO Sumbar
