Padang, Fakta Hukum Nasional _ 1 Oktober 2025 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, menyoroti pelaksanaan proyek pembangunan seawall (pengaman pantai) di Pantai Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, yang menelan anggaran negara sebesar Rp 2,55 miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Rayazka dan diawasi oleh PT Wandra Cipta Engineering sebagai konsultan.
Melalui pesan resmi melalui WhatsApp yang dikirimkan ke Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Konstruksi (SDA BK) Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (1/10/2025), Roni mempertanyakan sejumlah kejanggalan dan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek. Namun, hingga rilis ini diterbitkan, tidak ada satu pun jawaban atau klarifikasi dari pihak kepala dinas.
5 Poin yang Dipertanyakan REPRO:
1. Apakah material batu jetty yang digunakan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak?
2. Apakah pemasangan geotekstil sudah dilaksanakan sepenuhnya sesuai standar teknis kontrak?
3. Apakah waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sesuai dengan jadwal resmi yang tercantum dalam kontrak?
4. Apakah pemenuhan material jetty disertai dokumen sah dan berasal dari sumber yang sesuai kontrak?
5. Mengapa papan informasi proyek tidak mencantumkan masa pelaksanaan kerja?
"Proyek ini menggunakan uang rakyat. Wajib hukumnya transparan. Jika ada penyimpangan atau spesifikasi yang tidak sesuai kontrak, maka kami mendorong penegak hukum untuk bertindak tegas," ujar Roni.
Dirinya juga menegaskan, REPRO akan mengawal setiap proyek pemerintah untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran, apalagi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menjunjung tinggi integritas dan ketegasan dalam birokrasi.
"Arahan Ketua Umum DPN REPRO, Bapak Hotmian Siregar, jelas: jangan beri ruang pada aparat pemerintah yang menyalahgunakan wewenang atau bermain dalam proyek. Kami relawan akan jadi mata dan telinga rakyat," tegas Roni.
Tantangan untuk Dinas SDA BK:
REPRO Sumbar menilai diamnya kepala Dinas SDA BK sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi publik. Dalam konteks proyek bernilai miliaran rupiah, pembiaran terhadap dugaan pelanggaran bisa mencoreng nama baik institusi dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini.
REPRO menyerukan transparansi total dan mengajak media serta masyarakat sipil untuk ikut mengawal proyek ini. Jika pelanggaran terbukti, REPRO mendorong proses hukum tanpa kompromi.
Catatan DPW REPRO Sumbar....
Pekerjaan Proyek Seawall Pantai Sasak Senilai Rp 2,55 Miliar: apakah sudah pihak yang ke berapa mengerjakan...
Berita ini akan terus diperbarui seiring perkembangan respons dari pihak dinas terkait maupun hasil investigasi lebih lanjut di lapangan.
Tim Humas DPW REPRO Sumbar
