Padang – Fakta Hukum Nasional _ Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, di bawah komando Ketua DPW Roni, melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah irigasi seluas di bawah 1.000 hektare di salah satu kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp56.018.194.250 tersebut dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero). Namun, hasil tinjauan lapangan REPRO Sumbar menemukan indikasi kuat lemahnya manajemen dan pengawasan proyek, yang berpotensi menghambat kualitas serta akuntabilitas pekerjaan di lapangan.
Kantor Proyek Terkunci, Pengawasan Diduga Tidak Berjalan
Salah seorang pekerja lapangan mengungkapkan kepada tim REPRO bahwa kantor proyek (resiket) dalam keadaan terkunci, sehingga pelaporan harian pekerjaan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana proses administrasi dan dokumentasi proyek dijalankan jika fasilitas operasional dasar saja tidak berfungsi?
Lebih parah lagi, tim REPRO tidak menemukan keberadaan konsultan pengawas di lokasi. Hingga berita ini diturunkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas proyek tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait temuan lapangan tersebut.
REPRO Akan Laporkan ke Kementerian PUPR
Menanggapi temuan ini, Ketua DPW REPRO Sumbar, Roni, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut ke tingkat nasional.
“Kami akan segera menyurati Kementerian PUPR melalui Dewan Pimpinan Pusat REPRO untuk menyampaikan laporan hasil temuan lapangan ini. Negara tidak boleh dirugikan akibat lemahnya pengawasan. Setiap rupiah dari anggaran pembangunan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Roni.
Komitmen REPRO Mengawal Proyek Pemerintah
Roni menegaskan, REPRO Sumbar memiliki komitmen kuat untuk mengawal setiap program pembangunan pemerintah agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
“Kami bukan mencari sensasi. Kami hadir untuk memastikan proyek pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Jika ditemukan kejanggalan, kami wajib bersuara,” ujarnya.
Seruan Evaluasi Total
Menurut REPRO Sumbar, proyek strategis seperti pengembangan sistem irigasi harus dilaksanakan sesuai standar teknis, administrasi, dan etika pelaksanaan proyek pemerintah. Temuan di lapangan menjadi peringatan keras bagi pihak pelaksana dan pengawas proyek agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh demi menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pembangunan di daerah..(tim08)
