Padang, fakta hukum nasional — Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2025 di The ZHM Premier Hotel, Padang, Kamis (11/12/2025). Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengenai perencanaan dan evaluasi kinerja di lingkungan Kejaksaan.
Rakerda diawali dengan laporan Ketua Panitia, Asisten Pembinaan Kejati Sumbar, M. Haris Hasbullah, yang memaparkan gambaran umum agenda serta arah pelaksanaan kegiatan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin, dalam pengarahan pembuka menekankan pentingnya peningkatan kinerja, penguatan integritas, serta sinergi antar bidang. Ia menegaskan bahwa optimalisasi pelaksanaan tugas menjadi kunci dalam memperkuat peran Kejaksaan di wilayah Sumatera Barat.
Peserta Rakerda terdiri atas para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, Koordinator, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, para Kepala Seksi, dan Kasubagbin se-Sumbar. Selain hadir langsung, peserta dari satuan kerja juga mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh dua narasumber. Materi pertama disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumatera Barat, Mohammad Dody Fachrudin, mengenai akuntabilitas perencanaan anggaran berbasis kinerja. Materi kedua dibawakan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Aziz Muthohar, tentang efektivitas pengelolaan aset dalam peningkatan PNBP Kejaksaan.
Agenda turut diisi dengan pemaparan data kinerja Tahun 2024 dan 2025 serta kebutuhan riil oleh para Asisten, Kajari, dan Kacabjari. Pemaparan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan evaluasi dan langkah strategis untuk mendukung pencapaian target kinerja Kejati Sumbar.
Kejati Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.(rel/hen)
