Padang Fakta Hukum Nasional _ Polemik berkepanjangan di Koridor 4 layanan transportasi yang dikelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) kian memanas. Hingga kini, konflik tersebut belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian, memicu kritik tajam dari berbagai pihak.
Sorotan terbaru datang dari Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat.
Ketua DPW REPRO Sumbar, Roni, menilai lambannya penanganan masalah ini sebagai cerminan buruknya kinerja manajemen PSM, khususnya di level direksi.
“Permasalahan Koridor 4 sudah terlalu lama menggantung tanpa kejelasan. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan layanan,” tegas Roni.
Ia mendesak Wali Kota Padang untuk segera mengambil langkah konkret dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Direktur Utama PSM beserta jajaran. Menurutnya, kepemimpinan yang tidak responsif dalam menghadapi krisis berpotensi memperparah kondisi di lapangan.
“Jika tidak mampu menyelesaikan persoalan, perlu ada langkah tegas demi menyelamatkan pelayanan publik,” ujarnya.
Karyawan Tak Digaji, THR Terabaikan
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, kisruh bermula dari konflik internal perusahaan operator Koridor 4. Dampaknya, sejumlah karyawan dilaporkan belum menerima gaji maupun Tunjangan Hari Raya (THR).
Para pekerja bahkan telah mengadukan persoalan ini ke posko THR di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat. Namun hingga kini, belum ada penyelesaian konkret, meski pemerintah telah menegaskan kewajiban pengusaha membayar THR disertai ancaman sanksi.
Situasi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan serta pengelolaan dana, termasuk yang bersumber dari subsidi APBD Kota Padang.
Citra BUMD Dipertaruhkan
Roni menegaskan, persoalan ini tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi publik. Selain itu, polemik ini berpotensi mencoreng citra pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Padang.
“Ini menyangkut kredibilitas pemerintah daerah dalam menjamin layanan publik yang profesional dan berkeadilan,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PSM belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan penyelesaian konflik di Koridor 4...(Tim Redaksi)
