-->
  • Jelajahi

    Copyright © Fakta Hukum
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    DPW REPRO Sumbar Soroti Kinerja BP Migas dan Pertamina, Tegaskan Isu Bio Solar untuk Tambang Emas Belum Terbukti

    Redaksi Fakta Hukum Nasional
    Minggu, 10 Mei 2026, Mei 10, 2026 WIB Last Updated 2026-05-10T03:43:14Z
    banner 719x885


    PADANG Fakta Hukum Nasional _ Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) REPRO Sumatera Barat menyoroti serius persoalan antrean panjang pengisian BBM subsidi jenis Bio Solar di sejumlah SPBU di Kota Padang yang dinilai semakin meresahkan masyarakat dan memicu kemacetan di berbagai ruas jalan utama.


    Ketua DPW REPRO Sumbar, Roni, menilai kondisi antrean kendaraan yang terjadi hampir setiap hari telah mengganggu aktivitas masyarakat serta berdampak langsung terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi warga.



    “Fenomena antrean panjang Bio Solar di Kota Padang sudah sangat memprihatinkan. Hampir setiap sudut SPBU dipenuhi kendaraan hingga menyebabkan kemacetan panjang. Ini harus segera ditangani secara serius,” tegas Roni dalam keterangan persnya.


    DPW REPRO Sumbar mendesak PT Pertamina (Persero) bersama pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM subsidi di Sumatera Barat agar persoalan tersebut tidak terus berulang.


    Di tengah kondisi itu, berkembang berbagai isu di tengah masyarakat terkait dugaan adanya permainan distribusi Bio Solar untuk kepentingan tambang emas ilegal maupun proyek tertentu. Namun demikian, DPW REPRO Sumbar menegaskan hingga saat ini belum terdapat fakta maupun bukti valid yang dapat membenarkan tudingan tersebut.


    “Kami tidak ingin masyarakat terjebak dalam opini liar. Jangan sampai isu berkembang tanpa dasar yang jelas. Jika memang ada dugaan penyalahgunaan, silakan aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara terbuka dan profesional,” ujar Roni.



    Meski membantah adanya kesimpulan sepihak terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, DPW REPRO Sumbar tetap meminta pengawasan distribusi Bio Solar diperketat guna mencegah potensi penyimpangan yang merugikan masyarakat luas.


    Menurut Roni, pemerintah daerah, pihak pengawas migas, serta Pertamina harus segera turun tangan menghadirkan solusi konkret agar antrean panjang di SPBU tidak terus menjadi persoalan harian masyarakat Kota Padang.


    “Kami mendesak BP Migas, Pertamina, dan pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata agar distribusi BBM subsidi berjalan normal, tertib, dan tepat sasaran,” lanjutnya.


    DPW REPRO Sumbar menilai kondisi antrean panjang Bio Solar saat ini telah berdampak langsung terhadap kenyamanan publik, produktivitas masyarakat, hingga menimbulkan keresahan sosial di tengah warga Kota Padang.


    “Masyarakat membutuhkan kepastian distribusi BBM yang lancar dan tidak menimbulkan kemacetan berkepanjangan. Jangan sampai persoalan ini terus dibiarkan tanpa solusi nyata,” tutup Roni.


    DPW REPRO Sumatera Barat “Bersama Rakyat Mengawal Kepentingan Bangsa”

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini