Padang Fakta Hukum Nasional _ Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Subianto Indonesia Kuat (DPW REPRO) Sumatera Barat melontarkan ultimatum keras kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang terkait proses verifikasi angkutan umum menuju program Trans Padang yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
Ketua DPW REPRO Sumbar, Roni, menegaskan bahwa pihaknya akan turun langsung mengawal seluruh tahapan verifikasi guna memastikan proses berjalan transparan, objektif, dan bebas dari dugaan permainan kepentingan.
“Kami mengingatkan Dishub Kota Padang agar jangan main-main dalam proses verifikasi angkutan ke Trans Padang. DPW REPRO Sumbar akan mengawal ketat seluruh proses ini demi menjaga keadilan bagi seluruh pelaku usaha angkutan dan kepentingan masyarakat,” tegas Roni.
Menurutnya, proses verifikasi sebelumnya telah memunculkan berbagai polemik dan keluhan dari pelaku transportasi, sehingga pemerintah daerah diminta tidak mengulangi persoalan yang sama.
“Verifikasi sebelumnya menuai banyak kritik dan menimbulkan ketidakpuasan. Dimana mobil angkutan kota yang di verifikasi tidak ada tapi administrasinya lengkap, Jangan sampai persoalan lama ini kembali terulang. Karena kami mencium aroma hal Ini akan terjadi kembali dan harus menjadi perhatian serius bagi Dishub,” ujarnya.
Roni juga menegaskan bahwa DPW REPRO Sumbar tidak akan tinggal diam apabila menemukan indikasi maladministrasi, penyimpangan prosedur, ataupun praktik yang dinilai merugikan pengusaha angkutan kota dan masyarakat.
“Jika ditemukan adanya maladministrasi atau dugaan pelanggaran dalam proses verifikasi, kami tidak akan ragu membawa persoalan ini ke ranah hukum dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum maupun lembaga terkait,” katanya.
DPW REPRO Sumbar menilai proses verifikasi angkutan menuju integrasi Trans Padang harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan akuntabel demi menciptakan sistem transportasi publik yang sehat dan berkeadilan.
Pihaknya berharap Pemerintah Kota Padang melalui Dishub mampu menjaga integritas proses verifikasi agar program Trans Padang benar-benar menjadi solusi transportasi publik yang berkualitas, bukan justru memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat dan pelaku usaha angkutan.
“Transportasi publik adalah kebutuhan masyarakat luas. Karena itu prosesnya harus bersih, transparan, dan tidak boleh ada pihak yang diperlakukan tidak adil,” tutup Roni..(Red/tim01)
