Padang, fakta hukum nasional – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda mengingatkan seluruh pihak agar tidak menghambat pelaksanaan rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I.) Gunung Nago dan Koto Tuo di Kota Padang. Menurutnya, proyek pengendalian banjir dengan nilai anggaran lebih dari Rp100 miliar tersebut merupakan kepentingan masyarakat luas sehingga harus berjalan tanpa gangguan.
Pernyataan itu disampaikan Zigo saat meninjau lokasi rehabilitasi D.I. Gunung Nago dan Koto Tuo dalam agenda reses perseorangan di Kelurahan Limau Manis, Rabu (5/8/2026). Turut hadir Wakil Wali Kota Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), anggota DPRD Kota Padang Fraksi Golkar, serta masyarakat setempat.
Zigo mengatakan proses tender proyek akan dimulai pada Agustus 2026. Karena nilai proyek melebihi Rp100 miliar, mekanisme pengadaan dilakukan di tingkat kementerian.
"Anggarannya sudah tersedia. Kami akan mengawal agar proses tender berjalan cepat sehingga pekerjaan fisik bisa segera dimulai," ujar Zigo, Rabu (5/8/2026).
Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi aktivitas yang berpotensi menghambat pembangunan. Zigo mengaku menerima laporan mengenai aktivitas pengambilan batu di lokasi proyek yang sempat menjadi perhatian publik, termasuk adanya gangguan saat penanganan darurat sebelumnya.
"Jangan sampai ulah satu atau dua oknum mengorbankan kepentingan masyarakat. Proyek ini dibangun untuk melindungi warga dari ancaman banjir, bukan untuk kepentingan segelintir orang," tegasnya.
Menurut Zigo, rehabilitasi D.I. Gunung Nago dan Koto Tuo menjadi salah satu proyek prioritas pengendalian banjir di kawasan Batang Kuranji dan Limau Manis. Karena itu, ia mengajak masyarakat ikut mengawal agar pekerjaan dapat berlangsung sesuai jadwal.
"Kalau proyek sudah berjalan, masyarakat lokal juga akan dilibatkan sesuai kebutuhan pekerjaan. Yang terpenting sekarang adalah memastikan pembangunan tidak lagi terganggu," katanya.
Sebelum meninjau lokasi rehabilitasi, Zigo bersama rombongan juga mengecek Jembatan Kalawi di Limau Manis. Ia memastikan pembangunan jembatan baru tersebut telah masuk dalam DIPA Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, proses pembangunan akan lebih mudah karena masyarakat bersedia menghibahkan sebagian lahannya.
Dalam kesempatan itu, Zigo turut menampung aspirasi warga terkait kebutuhan air bersih. Ia meminta pemerintah daerah segera mendata kebutuhan sumur bor sebagai solusi sementara bagi warga yang masih menghadapi kualitas air dengan kandungan besi yang tinggi.
"Silakan didata melalui kelurahan dan kecamatan. Jika dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, kami siap memperjuangkannya," tutup Zigo.(hen)
