Jakarta, fakta hukum – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, berharap kepemimpinan Kapolri Suyudi Ario Seto membawa perubahan nyata di tubuh Polri. Ia menekankan pentingnya pemberantasan narkoba dan korupsi secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga jajaran terbawah.
Menurut Rahmad, langkah awal kepemimpinan Kapolri harus diikuti dengan tindakan konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Penegakan hukum, kata dia, perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Gebrakan yang dilakukan Kapolri dalam masa awal kepemimpinannya patut menjadi perhatian. Namun, yang paling penting adalah bagaimana semangat perubahan itu benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat bawah,” ujar Rahmad, Rabu (14/10/2026).
Ia menilai, pembenahan institusi kepolisian tidak cukup hanya berfokus pada pemberantasan narkoba. Penanganan tindak pidana korupsi juga harus menjadi prioritas, terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
“Jangan hanya narkoba yang disikat. Korupsi juga harus dibersihkan. Kalau memang ingin menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan, semua bentuk kejahatan harus ditangani secara profesional, tanpa tebang pilih,” tegasnya.
Rahmad mengatakan, pemberantasan narkoba dan korupsi membutuhkan komitmen yang kuat, pengawasan berkelanjutan, serta penindakan berdasarkan hukum dan alat bukti. Ia juga mendorong penguatan pengawasan internal Polri untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh anggota.
Menurut dia, semangat Polri untuk masyarakat harus diwujudkan melalui pelayanan yang baik, perlindungan terhadap masyarakat, serta penegakan hukum yang adil.
“Harapan kami, perubahan jangan hanya terlihat di tingkat pimpinan. Anggota di lapangan juga harus menjalankan semangat yang sama. Masyarakat membutuhkan polisi yang tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi tetap humanis dalam memberikan pelayanan,” katanya.
Rahmad menambahkan, kepercayaan publik terhadap Polri perlu dibangun melalui penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan akuntabel. Karena itu, keberhasilan pembenahan institusi kepolisian perlu dilihat dari hasil nyata, bukan semata-mata pernyataan atau program.
Indikatornya, antara lain, efektivitas pemberantasan peredaran narkoba, penanganan perkara korupsi, penurunan angka kejahatan, serta meningkatnya rasa aman di tengah masyarakat.
BPI KPNPA RI berharap kepemimpinan Suyudi dapat memastikan penegakan hukum berjalan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pemberantasan narkoba dan korupsi tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan dan pihak lain yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum.(rel)
