Bukittinggi, fakta hukum nasional — Anggota DPRD Sumatera Barat, Donizar, menegaskan pentingnya rekonsiliasi dan persatuan setelah Pemilu dan Pilkada serentak. Hal itu disampaikan dalam Dialog Politik yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar di Bukittinggi, Jumat (16/5/2025).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di Hotel Monopoli itu diikuti tokoh masyarakat dari Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Selain Donizar, dialog juga menghadirkan akademisi dari Universitas Andalas dan pejabat Kesbangpol.
Dalam pemaparannya, Donizar menilai proses demokrasi kerap memunculkan blok-blok kepentingan yang dapat menimbulkan gesekan di akar rumput. Ia menyebut, elite politik bisa bersikap akrab di panggung debat, namun situasi berbeda kerap terjadi di kalangan pendukung.
“Para kandidat bisa saling tersenyum saat debat, tetapi pendukung di masyarakat justru saling bermusuhan karena perbedaan pilihan,” ujarnya.
Pria yang juga Bendahara DPW PKB Sumbar itu juga mengkritik praktik kampanye yang masih sarat dengan politik uang dan kampanye hitam. Menurutnya, cara-cara ini berisiko menimbulkan pembelahan sosial yang mendalam.
“Pemilu seharusnya menjadi sarana memilih pemimpin terbaik secara sehat. Namun ketika strategi yang digunakan merusak tatanan sosial, maka akan berdampak negatif dalam jangka panjang,” kata Donizar.
Ia berharap masyarakat kembali bersatu pascapemilu dan meninggalkan polarisasi yang muncul selama masa kampanye.
“Setelah pemilu usai, tidak boleh ada lagi diskriminasi atau perpecahan. Kita harus kembali bersatu untuk membangun daerah,” ujarnya.
Donizar juga mendorong perubahan pola pikir politik masyarakat. Menurut dia, demokrasi harus diwarnai dengan tanggung jawab dan partisipasi aktif, bukan transaksi.
“Politik tidak untuk dihindari, tapi harus diwarnai demi kebaikan bersama. Kita perlu melahirkan agen-agen perubahan di tengah masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, akademisi Universitas Andalas, Dr. Indah Adi Putri, menyoroti pentingnya peningkatan literasi politik di masyarakat. Ia menilai partisipasi politik di Indonesia masih lemah dan belum membentuk pola partisipasi aktif yang ideal.
“Pembangunan fisik bisa dihitung dan diukur, tetapi membangun sumber daya manusia jauh lebih kompleks. Literasi politik sangat penting agar masyarakat memahami peran kebijakan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Indah.
Adapun Kabid Politik dan Dalam Negeri Kesbangpol Sumbar, Drs. Syahlaluddin, mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik dan sosial selama masa transisi pemerintahan.
" Perlunya sinergi antar elemen masyarakat agar situasi tetap kondusif dan produktif." katanya.
Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong terciptanya suasana damai serta persatuan pascapesta demokrasi. (rel)
