Padang, Fakta Hukum Nasional, _ 16 Juli 2025, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Relawan Prabowo (REPRO) Provinsi Sumatera Barat menyatakan sikap tegas: siap mengawal dan melaporkan segala bentuk penyimpangan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) yang dilakukan oknum di lingkungan eksekutif dan legislatif di Sumbar.
Pernyataan ini menyusul peringatan keras yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua KPK Setyo Budiyanto, terkait maraknya penyalahgunaan dana Pokir yang menyeret banyak Oknum anggota DPRD ke ranah hukum.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika ada dugaan permainan anggaran Pokir atau indikasi korupsi, manipulasi, dan pemborosan, REPRO Sumbar akan bertindak. Kami siap laporkan ke pusat dan ke aparat penegak hukum,” tegas Ketua DPW REPRO Sumbar, Roni.
REPRO Sumbar menilai peringatan Mendagri sangat tepat. Kepala Daerah adalah pemegang kendali pemerintahan, bukan anggota DPRD. Pokir hanyalah aspirasi, bukan alat transaksional atau kendaraan kepentingan pribadi.
Roni juga mengungkapkan, banyak pelaku usaha yang melapor bahwa untuk mendapatkan proyek pemerintah, mereka diarahkan menemui Oknum anggota DPRD, bukan pejabat eksekutif. Hal ini menunjukkan dugaan kuat adanya intervensi legislatif dalam proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.
“Kalau legislatif sudah jadi makelar proyek, itu bukan hanya pelanggaran etika, tapi pelanggaran hukum. Kami minta aparat penegak hukum jangan ragu turun tangan,” ujarnya.
REPRO Sumbar juga menegaskan bahwa mereka telah menerima mandat langsung dari DPN REPRO untuk mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Barat.
“Kami akan mengawal, menerima laporan masyarakat dan pelaku usaha, dan memastikan semua indikasi KKN ditindaklanjuti. Tidak boleh ada kekebalan bagi siapa pun yang bermain kotor dengan anggaran rakyat,” kata Roni.
Sebagai bagian dari gerakan nasional, REPRO Sumbar juga membuka kanal pengaduan terbuka bagi masyarakat. Setiap laporan akan dikaji, diverifikasi, dan dilaporkan secara berkala ke pusat untuk ditindaklanjuti oleh aparat berwenang.
“Kami mengajak masyarakat, media, dan semua pihak untuk bersatu melawan praktek penyalahgunaan kekuasaan. Bersama kita bisa bersihkan Sumbar dari permainan jahat anggaran,” pungkas Roni.
Tim Humas DPW REPRO
