Padang, Fakta Hukum Nasional f 12 September 2025 Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Indonesia Kuat (DPW REPRO) Sumatera Barat menyampaikan desakan tegas kepada Wali Kota Padang untuk segera mengevaluasi kinerja Camat Padang Barat, Pagara S.STP, MM, menyusul tidak adanya respons dari yang bersangkutan terhadap upaya komunikasi yang telah dilakukan organisasi tersebut sejak Selasa, 2 September 2025.
Ketua DPW REPRO Sumbar, Roni, menyesalkan sikap tidak proaktif Camat Padang Barat yang hingga kini tidak memberikan konfirmasi atau tanggapan apapun, meskipun telah beberapa kali dihubungi melalui pesan WhatsApp terkait agenda sosial kemasyarakatan.
“Kami ini organisasi yang aktif mendukung agenda pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Ketika pejabat publik tidak membuka ruang komunikasi, itu bentuk pengabaian terhadap partisipasi masyarakat. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Roni.
Roni menegaskan bahwa pejabat publik wajib bersikap terbuka, komunikatif, dan tidak antikritik. Menurutnya, kegagalan Camat Padang Barat merespons komunikasi dari elemen masyarakat adalah cerminan buruknya manajemen pelayanan publik di tingkat kecamatan.
“Kami minta Wali Kota Padang segera mengevaluasi jabatan Camat Padang Barat. Pemerintahan harus dijalankan dengan semangat pelayanan, bukan arogansi jabatan,” tegasnya.
REPRO Kawal Pemerintahan Bersih di Era Prabowo-Gibran
DPW REPRO Sumbar juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk menindak segala bentuk penyimpangan kekuasaan di level bawah.
“Kami sebagai relawan Prabowo tidak akan membiarkan abuse of power dan pelanggaran etika jabatan. Setiap aparatur negara harus bekerja demi rakyat, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok,” ungkap Roni.
Pernyataan ini sejalan dengan arahan Ketua Umum DPN REPRO, Hotmian Siregar, yang meminta seluruh jajaran relawan dan simpatisan untuk terus menjaga integritas pemerintahan serta mendorong transparansi dan pelayanan publik yang prima...(tim08)
.jpg "PT. Bima Arjuna Perkasa Terancam Putus Kontrak, Kadis PUPR Abaikan Konfirmasi Wartawan")
