Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang BWSS V Padang Naryo Widodo, ST, MT.
Padang, Fakta Hukum Nasional _ Praktik keterbukaan informasi publik di Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) dinilai merosot tajam sejak lembaga tersebut dipimpin Naryo Widodo, ST, MT. Kritik keras disampaikan Ketua DPW Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, yang menilai gaya kepemimpinan Naryo tidak mencerminkan etika dasar seorang pejabat publik.
Menurut Roni, berbagai laporan masyarakat mengenai mutu pembangunan infrastruktur yang dibiayai negara kerap tidak direspons oleh pihak BWSS V Padang. “Informasi yang masuk melalui media massa saja tidak ditindaklanjuti. Ini indikasi jelas bahwa ada masalah serius dalam manajemen balai,” ujarnya di Padang, Jumat (21/11/2025).
Tim REPRO dan Jurnalis Dihalang Saat Investigasi Proyek
Roni menyebut pihaknya menerima laporan adanya dugaan penggunaan material tidak sesuai spesifikasi pada salah satu proyek BWSS V Padang. Saat tim investigasi REPRO Sumbar dan beberapa jurnalis berupaya meninjau lokasi, mereka justru dihadang oknum tertentu dan dilarang masuk tanpa surat izin dari balai.
“Tindakan menghalangi jurnalis dan tim investigasi adalah pelanggaran terang benderang terhadap UU Pers No. 40/1999 dan UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008,” tegasnya. Ia menyebut praktik tersebut tidak hanya menciderai demokrasi, tetapi mengundang kecurigaan atas transparansi penggunaan anggaran negara.
Dibandingkan Era Sebelumnya: ‘Keterbukaan Hilang Total’
Roni menilai kemunduran ini sangat kontras dengan era kepemimpinan Muhammad Dian Al Ma’aruf, ketika akses media berlangsung terbuka dan dialog berjalan tanpa hambatan. “Dulu Kasatker dan PPK mudah ditemui. Sekarang, pimpinan balai pun sulit ditemui. Komunikasi publik nyaris buntu,” katanya.
Roni Ketua Dewam Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi preseden buruk dalam estafet kepemimpinan BWSS V Padang.
REPRO Sumbar: Kinerja Naryo Bertentangan dengan Agenda Besar Presiden Prabowo
Roni menekankan bahwa kritik terhadap BWSS V Padang tidak dapat dilepaskan dari agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menjanjikan pemerintahan bersih, transparansi anggaran, dan efisiensi APBN.
Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah menegaskan komitmen untuk memindahkan anggaran yang berpotensi rawan korupsi ke program-program pro rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur publik yang menyentuh masyarakat langsung.
“Kalau pusat sudah berupaya membenahi anggaran demi rakyat, tetapi di daerah ada pejabat proyek yang justru menutup akses informasi, maka bahaya penyimpangan bukan sekadar potensi itu ancaman nyata,” kata Roni.
Menurutnya, jika BWSS V Padang tidak selaras dengan semangat pemerintahan bersih yang ditekankan Presiden Prabowo, maka evaluasi terhadap pimpinan balai adalah keharusan, bukan sekadar opsi.
Desakan Evaluasi Menyeluruh Kementerian PUPR
REPRO Sumbar mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja Naryo Widodo di BWSS V Padang. Roni menilai balai ini memegang anggaran besar dan berpengaruh langsung pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
“Jika pembiaran terjadi, kepercayaan publik akan runtuh, dan kualitas pembangunan ikut terancam. Kementerian PUPR tidak boleh menutup mata,” tegasnya.
REPRO Sumbar Siap Kawal Sampai Tuntas
Roni menegaskan bahwa REPRO Sumbar akan terus mengawal persoalan ini hingga pemerintah pusat mengambil langkah tegas demi menjaga integritas penyelenggaraan pembangunan di daerah.
“BWSS V Padang adalah institusi strategis. Setiap gejala pengabaian terhadap keterbukaan informasi harus segera dibereskan. Itu perintah undang-undang, dan itu juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo,” tutupnya..(tim08)
