Padang, Fakta Hukum Nasional _ Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang yang baru rampung pada akhir Agustus 2025 dengan anggaran fantastis Rp10 miliar, kini menuai sorotan tajam. Belum genap beberapa bulan digunakan, gedung yang berlokasi di kawasan Youth Center Bagindo Aziz Chan itu sudah menunjukkan kerusakan serius.
Pantauan di lapangan menemukan sejumlah titik kebocoran, terutama di lantai dua. Air yang merembes bukan hanya merusak plafon dan membuat cat dinding mengelupas, namun juga mengancam material kayu pada proyek pengadaan interior yang sedang dikerjakan PT Shasta Adi Jaya.
REPRO Mencium Kejanggalan: “Ada yang Tidak Beres”
Ketua DPW Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, menilai kerusakan cepat tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran teknis dalam pengerjaan.
“Indikasi ketidaksesuaian teknis sangat terlihat. Saya berharap aparat penegak hukum segera turun melakukan investigasi. Ada yang tidak beres di balik pembangunan gedung Rp10 miliar ini,” tegas Roni.
Ia menilai, proyek semahal itu semestinya dibangun dengan standar tinggi, bukan justru rusak hanya dalam hitungan minggu setelah rampung.
DPN REPRO Terbitkan Surat Tugas Khusus, Pantau Seluruh Proyek APBN/APBD
Ketua Umum DPN REPRO, Hotmian Siregar, mengonfirmasi bahwa pihaknya mengirim Surat Tugas Khusus No: 012/11-24/STK-DPN-REPRO kepada relawan di Sumbar untuk memantau ketat proyek-proyek strategis yang menggunakan uang negara.
“Presiden Prabowo Subianto sangat tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Tidak ada ruang bagi mafia anggaran dan oknum yang bermain proyek. Jika terbukti, proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi,” tegas Hotmian.
Menurutnya, setiap temuan kerusakan atau dugaan penyimpangan wajib dilaporkan ke DPN REPRO dan ke aparat penegak hukum.
Roni: Relawan Prabowo Wajib Mengawal Pemerintahan Bersih
Saat ditemui awak media, Roni kembali menegaskan komitmen relawan dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk menjaga wibawa pemerintah dan kepercayaan publik, kami relawan Prabowo akan mengawal instruksi tegas agar tidak ada aparatur yang menyalahgunakan jabatan. Bila ada yang melanggar, harus ditindak tegas,” ujarnya (20/11/25).
Publik Menunggu Respons Pemko Padang
Kerusakan dini pada gedung bernilai miliaran rupiah ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota Padang. Publik menuntut:
evaluasi total proses pembangunan,
audit teknis oleh lembaga independen,
dan tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran.(tim08)
