Padang, Fakta Hukum Nasional _ Di tengah aktivitas bongkar muat yang nyaris tak pernah berhenti di Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, suara ketidakpuasan muncul dari masyarakat lokal, terutama kalangan pemuda. Mereka menilai kesempatan kerja di kawasan pelabuhan masih belum berpihak kepada warga sekitar.
“Kami ini ibarat ayam mati di lumbung padi,” ujar Bayu, salah seorang pemuda Kelurahan Teluk Bayur. “Kami tinggal di sini sejak kecil, tapi untuk bekerja di pelabuhan saja harus punya uang pelicin atau koneksi. Kalau tidak, hampir mustahil diterima.”
Menurut Bayu, bahkan untuk menjadi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), beberapa warga harus mengeluarkan biaya tak resmi hingga jutaan rupiah. Padahal pekerjaan tersebut bersifat fisik dan penuh risiko.
Pemuda Lokal Hanya Jadi Penonton
Padahal, setiap hari ribuan ton barang mulai dari pupuk, semen, hingga bahan pangan dibongkar dan dimuat di pelabuhan tersebut. Aktivitas ekonomi yang seharusnya membuka lapangan kerja justru belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga setempat.
“Perusahaan besar datang silih berganti, tapi pemuda Teluk Bayur tetap tak kebagian kerja,” kata Evi Suandi, tokoh pemuda setempat. “Banyak yang akhirnya bekerja serabutan, ada juga yang merantau karena merasa tidak punya peluang di daerah sendiri.”
Evi menilai proses rekrutmen tenaga kerja di pelabuhan masih bersifat tertutup dan berpotensi diwarnai Dugaan pungutan tak resmi. Padahal, pemerintah telah menegaskan pentingnya transparansi dalam perekrutan tenaga kerja, terutama di sektor strategis seperti pelabuhan.
Desakan kepada Pelindo dan Kementerian BUMN
Sejumlah aktivis kepemudaan mendesak Kementerian BUMN dan Pelindo sebagai pengelola pelabuhan untuk melakukan audit terbuka terhadap sistem rekrutmen tenaga kerja di kawasan Teluk Bayur.
“Pelabuhan adalah aset negara, bukan milik segelintir pihak. Kami mendesak adanya audit independen agar masyarakat lokal benar-benar mendapat prioritas kerja,” tegas Evi.
Aktivis menilai ketertutupan sistem dan biaya tinggi menjadi faktor utama yang memicu ketimpangan sosial. Jika tidak segera diatasi, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Harapan: Pelabuhan yang Menyejahterakan, Bukan Meminggirkan
Teluk Bayur merupakan salah satu pelabuhan terbesar di pantai barat Sumatra dan menjadi nadi ekonomi Kota Padang. Namun, tanpa keterlibatan masyarakat lokal, pelabuhan justru berpotensi menjadi simbol ketidakadilan sosial.
“Kami tidak menuntut lebih, kami hanya ingin kesempatan yang adil,” ujar seorang pemuda lainnya. “Kami ingin pelabuhan ini menjadi tempat kami berkontribusi, bukan sekadar menonton dari luar pagar.”
Para pemuda berharap pemerintah daerah, Kementerian BUMN, dan manajemen Pelindo segera mengambil langkah konkret agar proses rekrutmen di pelabuhan lebih terbuka, akuntabel, dan berpihak pada warga sekitar...(Evisuandi)
