Padang, Fakta Hukum Nasional _ Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Balai Sungai memperketat pengawasan terhadap proyek Pekerjaan Pengaman Pantai Tiku.
Roni menyoroti sejumlah aspek krusial dalam proyek tersebut, terutama asal-usul batu greb/jeti serta penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di lapangan yang dinilai perlu transparansi.
“Untuk menjaga wibawa pemerintah dan kepercayaan publik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kami relawan akan mengawal setiap komitmen pemerintahan yang bersih. Aparatur negara jangan menyalahgunakan jabatan (abuse of power). Jika ada yang melanggar, harus ditindak tegas,” tegas Roni kepada awak media.
Roni menyebut, pernyataannya merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) REPRO, Hotmian Siregar, yang menegaskan komitmen relawan untuk menjaga integritas proyek strategis nasional.
DPN REPRO Terbitkan Surat Tugas Khusus
Ketua Umum DPN REPRO, Hotmian Siregar, membenarkan bahwa pihaknya telah mengirim Surat Tugas Khusus No: 012/11-24/STK-DPN-REPRO kepada relawan di Sumatera Barat. Surat itu memberi mandat kepada tim REPRO untuk memantau dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara.
“Presiden Prabowo Subianto sangat tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Tidak ada tempat bagi mafia anggaran dan oknum yang bermain proyek. Jika terbukti, harus diproses hukum tanpa kompromi,” ujar Hotmian dengan nada tegas.
Ia menegaskan, langkah pengawasan ini merupakan bagian dari upaya relawan mendukung pemerintahan bersih dan akuntabel, sekaligus memastikan program pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat...(tim08)
