Dari hasil peninjauan lapangan, tim REPRO Sumbar menemukan indikasi lemahnya manajemen dan pengawasan terhadap sejumlah pekerjaan yang dijadwalkan akan melakukan Provisional Hand Over (PHO) pada akhir tahun ini.
Ketua DPW REPRO Sumbar, Roni, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam atas dugaan ketidaktertiban pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami akan segera menyurati Kementerian PUPR melalui Dewan Pimpinan Nasional REPRO untuk melaporkan hasil temuan lapangan ini. Negara tidak boleh dirugikan akibat lemahnya pengawasan. Setiap rupiah dari anggaran pembangunan harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat,” tegas Roni.
Ia menambahkan, REPRO Sumbar berkomitmen mengawal setiap program pembangunan pemerintah agar tepat sasaran, transparan, dan bebas penyimpangan.
“Kami bukan mencari sensasi, tetapi memastikan proyek pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Jika ditemukan kejanggalan, kami wajib bersuara,” ujarnya.
Roni juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksana dan pengawas proyek, terutama pada proyek strategis seperti pengembangan irigasi yang menyangkut hajat hidup petani dan masyarakat luas.
Menurutnya, proyek-proyek pemerintah harus berjalan sesuai standar teknis, administratif, dan etika pelaksanaan, agar akuntabilitas publik tetap terjaga.
“Temuan di lapangan menjadi sinyal kuat perlunya tindakan cepat dari pemerintah pusat. Jangan sampai kelalaian dan lemahnya pengawasan merugikan negara,” tutupnya...(tim08)
