Padang, Fakta Hukum Nasional _ Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Provinsi Sumatera Barat, Roni, menyoroti pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan madrasah di Sumbar yang dinilai minim pengawasan dari dinas terkait.
Proyek yang dimaksud antara lain pembangunan MTsS An-Nur, yang merupakan bagian dari satu paket pekerjaan bersama Mas Plus Padang Ganting, MTsN 7 Padang Pariaman, MTsS Muhammadiyah Kurai Taji, MTsN 2 Kota Payakumbuh, dan MTsN 2 Kota Padang. Total nilai kontrak proyek mencapai Rp20,2 miliar, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025.
Roni menegaskan, proyek pendidikan yang dibiayai uang negara seharusnya dikerjakan secara transparan dan bertanggung jawab.
“Untuk menjaga wibawa pemerintah dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kami relawan REPRO akan mengawal ketat komitmen antikorupsi dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Bila ada oknum yang bermain proyek, harus ditindak tegas,” ujar Roni saat ditemui awak media di Padang, Selasa (4//Nov25).
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) REPRO, Hotmian Siregar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Tugas Khusus No: 012/11-24/STK-DPN-REPRO kepada relawan di Sumbar untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan.
“Kami beri wewenang kepada relawan untuk mengumpulkan data dan bukti lapangan. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, segera laporkan ke DPN di Jakarta dan aparat penegak hukum. Presiden Prabowo Subianto sangat tegas: tidak ada kompromi bagi mafia anggaran atau penyalahgunaan jabatan,” tegas Hotmian.
DPN REPRO juga menyerukan agar aparat penegak hukum, terutama di Sumatera Barat, aktif mengawasi dan menindak setiap pelanggaran dalam pelaksanaan proyek pendidikan tersebut.
“Pengawasan yang lemah dan pekerjaan asal-asalan bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga membahayakan keselamatan generasi penerus yang akan belajar di sana,” tambah Roni.
DPW REPRO Sumbar memastikan akan terus mengawal proyek-proyek strategis nasional di wilayahnya agar setiap rupiah dari uang rakyat digunakan tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi dunia pendidikan..(tim08)
