Tanah Datar Fakta Hukum Nasional _ Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, S.Psi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026), Rabu (5/11) di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Datar.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari, didampingi Wakil Ketua Kamrita, dan dihadiri 21 anggota DPRD, unsur Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Camat, Wali Nagari, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Nurhamdi menyampaikan bahwa dari delapan fraksi DPRD, terdapat enam fraksi yang memberikan pandangan umum, sementara Fraksi PAN dan Fraksi PKB berhalangan hadir karena sedang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek). Pandangan umum keenam fraksi tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan sidang.
PPP Soroti Capaian RPJMD dan Program Unggulan
Melalui juru bicara Zulhadi, Fraksi PPP menyoroti capaian target dan realisasi RPJMD serta program unggulan tahun 2025. Zulhadi menekankan pentingnya evaluasi kinerja tersebut sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat pada tahun anggaran 2026.
Golkar Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Juru bicara Fraksi Ummat Golkar, Adrison Dt. Parpatiah, mengingatkan masih tingginya ketergantungan Pemkab Tanah Datar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“Ketergantungan ini perlu dikurangi. Pemerintah daerah dituntut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan berkelanjutan tetap berjalan,” ujarnya.
Demokrat Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas
Sementara itu, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui Wendri Aswil menyatakan dukungannya terhadap Ranperda APBD 2026 karena merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD 2025–2029.
“Fraksi kami mendukung APBD 2026, namun pelaksanaannya harus berlandaskan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” tegasnya.
Wendri juga menekankan agar alokasi anggaran dilakukan secara tepat sasaran, mencerminkan arah kebijakan yang memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Lain Sampaikan Saran dan Pandangan
Selain ketiga fraksi tersebut, Fraksi Gerindra (Surva Hutri), Fraksi NasDem (Junaidi), dan Fraksi PKS (Nurzal) juga menyampaikan pandangan, masukan, dan saran terhadap arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026.
Rangkaian pandangan umum fraksi ini akan menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan APBD yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat.
Jawaban resmi atas pandangan umum fraksi akan disampaikan dalam Rapat Paripurna lanjutan dengan agenda Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, yang dijadwalkan pada Jumat, 7 November 2026 mendatang...(VB)
