Padang, fakta hukum nasional — Insiden ledakan pengering omprengan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Alai Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pada 19 Januari 2026, menjadi perhatian publik dan menegaskan pentingnya penguatan pengawasan serta standar keselamatan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa yang mengakibatkan empat orang mengalami luka bakar ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan program nasional tersebut semakin baik ke depan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu korban mengalami luka bakar sekitar 20 persen, sementara tiga korban lainnya mengalami luka bakar ringan sekitar 5 persen. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya penerapan prosedur operasional dan keselamatan kerja yang lebih optimal di lingkungan dapur SPPG.
SPPG merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas mendukung produksi dan distribusi makanan dalam Program MBG. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, menekan angka stunting, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya diharapkan berjalan profesional, aman, dan akuntabel.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) REPRO serta Dewan Pembina sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengawal program pemerintah.
“Peristiwa ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar ke depan pelaksanaan program semakin baik dan keselamatan semua pihak lebih terjamin. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Mari kita jaga bersama program Presiden Prabowo Subianto ini agar benar-benar berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Roni.
Ia menegaskan bahwa relawan REPRO di daerah memiliki komitmen untuk ikut mengawal 17 program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk MBG, agar pelaksanaannya tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketua Umum DPN REPRO, Hotmian Siregar, juga menekankan pentingnya pelaksanaan program strategis nasional secara transparan dan bertanggung jawab.
“Program Presiden harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas agar tujuan mulia program ini benar-benar tercapai,” katanya.
Melalui Surat Tugas Khusus Nomor 012/11-24/STK-DPN-REPRO, relawan REPRO diberi mandat untuk melakukan pemantauan, menghimpun data lapangan, serta menyampaikan laporan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.
Peristiwa ledakan dapur MBG di Padang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan perbaikan bersama, sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin kuat, aman, dan berkualitas. Dengan sinergi seluruh pihak, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.(tim)
