Sumatera Barat Fakta Hukum Nasional _ Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, menyoroti dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis biosolar untuk mendukung operasional proyek-proyek pascabencana di Sumatera Barat.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka praktik itu merupakan bentuk penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan untuk kegiatan proyek yang secara aturan wajib menggunakan BBM nonsubsidi.
“Penyaluran BBM subsidi harus tepat sasaran. Jika benar biosolar subsidi digunakan untuk pekerjaan pascabencana, ini pelanggaran serius. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas Roni dalam keterangannya.
Sebagaimana diketahui, distribusi dan pengawasan BBM subsidi berada di bawah kewenangan PT Pertamina (Persero) bersama pemerintah dan instansi terkait. BBM subsidi dirancang untuk membantu sektor tertentu seperti transportasi umum, nelayan, dan pelaku usaha kecil, bukan untuk kepentingan proyek konstruksi berskala besar.
Roni menegaskan, situasi pascabencana memang membutuhkan percepatan pembangunan dan pemulihan infrastruktur. Namun, percepatan tersebut tidak boleh mengabaikan aturan hukum dan tata kelola distribusi energi yang telah ditetapkan negara.
Ia juga meminta aparat penegak hukum serta instansi pengawas melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan tersebut, termasuk menelusuri rantai distribusi dan pihak-pihak yang terlibat.
“Jangan sampai subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat kecil justru diselewengkan untuk kepentingan proyek. Jika terbukti, harus ada sanksi tegas agar menjadi efek jera,” ujarnya.
Roni menambahkan, transparansi dan pengawasan distribusi BBM subsidi perlu diperketat, khususnya dalam situasi darurat pascabencana yang rawan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan demi menjaga integritas penyaluran subsidi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan bantuan serta proyek pemulihan pascabencana di Sumatera Barat..(Red/tim08)
