Padang, fakta hukum nasional— Sebanyak 15 klub yang berstatus peninjau dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumatera Barat menyatakan siap mengadu data dengan Wakil Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat (PP) IMI. Mereka mempersoalkan tidak diberikannya hak suara (voters) dalam forum yang digelar pada 30 Maret 2026.
“Kami siap adu data dengan Waketum PP IMI. Sama-sama kita buka datanya di depan Ketua Umum PP IMI,” kata Edi Septe dari Klub Smart Bung Hatta dalam konferensi pers di Padang, Kamis (2/4/2026).
Edi menyebut, pihaknya mempertanyakan hasil verifikasi ulang peserta Musprov. Dari proses tersebut, jumlah klub yang diakui hanya bertambah menjadi 35. Padahal, menurut dia, 15 klub yang ditetapkan sebagai peninjau memiliki kelengkapan administrasi yang sama dengan klub-klub yang dinyatakan sah sebagai peserta.
“Kami heran, data kami sama dengan 15 klub terakhir yang diverifikasi. Tapi status kami tetap peninjau,” ujarnya.
Ia juga menyoroti jalannya sidang yang dinilai tidak transparan. Menurut dia, saat diminta membuka data verifikasi secara terbuka, pimpinan sidang justru mensyaratkan persetujuan lebih dahulu.
“Seharusnya data dibuka dulu secara fair, baru kemudian diminta persetujuan. Ini justru terbalik,” kata Edi.
Edi menilai proses persidangan berlangsung tidak adil dan cenderung sepihak. Ia menyebut pimpinan sidang tidak memberi ruang musyawarah yang memadai sebelum akhirnya menskors jalannya sidang.
“Pimpinan sidang langsung menskors dan meninggalkan forum, sehingga pembahasan tidak tuntas,” ujarnya.
Hal senada disampaikan perwakilan Klub Busur, Mirga Radecos Triputra. Ia mengaku heran karena klubnya hanya ditetapkan sebagai peninjau, meskipun telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi.
“Meski syarat kami lengkap, tetap saja menjadi peninjau. Ini menimbulkan kesan ada keberpihakan,” kata Mirga.
Ia menegaskan, klub yang memiliki bukti administrasi lengkap seharusnya mendapatkan hak suara dalam musyawarah. Mirga juga menyebut klubnya masih aktif menggelar kegiatan otomotif.
“Terakhir kami mengadakan event pada Januari 2026. Kalau tidak memiliki TKT, tidak mungkin kami mendapatkan izin kegiatan,” ujarnya.
Sementara itu, mantan Ketua IMI Sumatera Barat, Defri Nasli, yang turut hadir dalam Musprovlub, menyampaikan kekecewaannya terhadap jalannya musyawarah. Menurut dia, persoalan yang terjadi sebenarnya sederhana dan dapat diselesaikan dengan membuka data secara transparan di forum.
“Masalah ini sederhana, yaitu membuka data verifikasi peserta secara langsung dalam forum,” ujarnya.
Defri menilai, polemik tidak akan berkepanjangan apabila data verifikasi disampaikan secara terbuka. Ia menegaskan tidak ada unsur kericuhan yang disengaja, melainkan klub hanya menuntut haknya sebagai peserta.
Ia juga menyayangkan forum tertinggi organisasi tersebut tidak mampu menghasilkan keputusan melalui musyawarah mufakat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Organisasi IMI, John Ismadi Lubis, menyatakan Musprov tersebut hanya tertunda dan bukan mengalami kebuntuan (deadlock). Ia menegaskan pelaksanaan musyawarah akan dijadwalkan ulang tanpa penambahan jumlah klub peserta.
IMI Pusat juga meminta klub yang tidak lolos verifikasi untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme resmi ke tingkat pusat.
Sementara itu, perwakilan Klub Nocenk, Dede, menyinggung rencana pelaksanaan Musprov lanjutan yang disebut akan digelar di tempat netral dengan waktu yang belum ditentukan. Ia menilai hal tersebut berlebihan dan menimbulkan kesan Sumatera Barat tidak aman.
“Padahal sebelumnya tidak ada insiden fatal. Musprov di Kantor Gubernur juga berjalan tanpa pengawalan peserta,” katanya.
Ia juga meminta karteker IMI Sumatera Barat tidak menciptakan preseden buruk terhadap daerah. Menurut dia, perbedaan pendapat dalam musyawarah merupakan hal yang wajar.
“Sumatera Barat tetap aman. Perdebatan dalam forum adalah bagian dari dinamika musyawarah,” ujarnya.(rel)
