-->
  • Jelajahi

    Copyright © Fakta Hukum
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Roni Desak “Bersih-Bersih” Total Dinas PUPR Padang, Singgung Oknum Tak Responsif

    Redaksi Fakta Hukum Nasional
    Senin, 04 Mei 2026, Mei 04, 2026 WIB Last Updated 2026-05-04T13:18:33Z
    banner 719x885


    Padang Fakta Hukum Nasional _ Ketua DPW Relawan Prabowo Subianto Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang yang baru oleh Wali Kota Padang. Namun, di balik ucapan tersebut, 


    Roni melontarkan peringatan keras: momentum pergantian pimpinan tidak boleh berhenti pada seremonial, tetapi harus menjadi titik awal “bersih-bersih” internal secara menyeluruh.


    Roni secara tegas mendorong Kepala Dinas PUPR yang baru, Malvi Hendri, untuk segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh jajaran. Ia menilai, masih ada persoalan serius terkait kinerja aparatur, khususnya dalam hal respons terhadap masyarakat, media, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).


    “Ini bukan lagi soal pembenahan biasa. Ini harus evaluasi total. Kalau perlu, copot jajaran yang tidak mampu bekerja profesional dan tidak responsif terhadap konfirmasi publik,” tegas Roni dalam pernyataannya.



    Menurutnya, sikap abai terhadap konfirmasi masyarakat, media, maupun LSM adalah bentuk kegagalan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa Dinas PUPR merupakan sektor strategis yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat luas, sehingga tidak boleh diisi oleh aparatur yang lamban dan tertutup.


    “Jangan ada lagi budaya diam, alergi dikonfirmasi, atau menghindar dari kritik. Era sekarang menuntut keterbukaan dan kecepatan respons. Kalau tidak mampu, lebih baik diganti,” ujarnya tajam.


    Roni juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek dan kebijakan di lingkungan PUPR. Ia meminta agar kepemimpinan baru mampu membangun sistem kerja yang tegas, terukur, dan berpihak pada kepentingan publik.


    “Kepercayaan masyarakat itu mahal. Sekali hilang, sulit dikembalikan. Maka, Kepala Dinas yang baru harus berani ambil langkah tegas tanpa kompromi,” tutupnya..(Red/tim01)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini