PADANG Fakta Hukum Nasional _ Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Relawan Prabowo Subianto Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, menyoroti serius persoalan kerusakan ruas jalan provinsi di Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.
Menurut Roni, kondisi tersebut tidak bisa lagi dilihat sebatas persoalan kerusakan jalan. Ia menilai, persoalan itu telah membuka masalah yang lebih besar terkait tata kelola angkutan industri, pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), serta keselamatan pengguna jalan di Sumatera Barat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat jangan hanya melihat jalan rusak sebagai persoalan teknis. Harus dilihat apa penyebabnya, siapa yang menggunakan jalan tersebut, berapa beban kendaraan yang melintas, dan apakah seluruh ketentuan lalu lintas serta perizinannya sudah dipenuhi,” tegas Roni.
Roni menyoroti aktivitas puluhan truk tronton pengangkut batu bara yang disebut-sebut melintasi ruas jalan provinsi tersebut untuk memasok kebutuhan PLTU Teluk Sirih.
Ruas jalan yang digunakan merupakan jalan kelas III dengan batas daya dukung tertentu. Namun, berdasarkan informasi dan pengamatan di lapangan yang dilakukan tim
DPW REPRO Sumbar, kendaraan pengangkut batu bara tersebut diduga membawa muatan sekitar 25 hingga 40 ton.Jika informasi tersebut benar, kata Roni, maka pemerintah dan aparat terkait harus segera melakukan uji timbang, pemeriksaan dokumen kendaraan, serta audit terhadap pola distribusi batu bara yang selama ini berlangsung.
“Secara visual saja kita bisa melihat adanya kendaraan yang diduga overload. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut sampai kerusakan jalan semakin parah dan keselamatan masyarakat menjadi taruhannya,” ujarnya.
Soroti Pengawasan dan Andalalin
Roni juga meminta aparat terkait memastikan aspek Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dalam kegiatan distribusi berskala besar tersebut.
Ia mempertanyakan informasi yang diperoleh di lapangan terkait dugaan belum adanya dokumen Andalalin yang menjadi dasar pengaturan dampak lalu lintas dari aktivitas distribusi batu bara menuju kawasan PLTU Teluk Sirih.
“Kalau memang ada aktivitas distribusi industri dalam skala besar menggunakan jalan umum, seluruh persyaratan harus jelas. Jangan sampai masyarakat pengguna jalan yang akhirnya menanggung dampaknya, sementara pengawasan pemerintah lemah,” kata Roni.
Ia meminta instansi berwenang tidak hanya melakukan pemeriksaan secara administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk mengecek tonase kendaraan, kelas jalan, rute distribusi, izin operasional, serta dampak lalu lintas.
Roni juga menyoroti penggunaan kendaraan dengan nomor polisi luar Sumatera Barat yang disebut cukup banyak melintas dalam aktivitas pengangkutan tersebut.
Roni Dorong Kembali Distribusi Batu Bara Lewat Laut Sebagai solusi, Roni meminta opsi distribusi batu bara melalui jalur laut kembali dikaji secara serius.
Menurutnya, distribusi melalui laut lebih layak dipertimbangkan untuk mengurangi tekanan terhadap jalan provinsi yang juga menjadi akses masyarakat menuju kawasan wisata Pantai Mandeh.
“Kalau jalur laut sebelumnya merupakan jalur utama distribusi, kenapa tidak dioptimalkan kembali? Jalur darat seharusnya menjadi alternatif dengan kendaraan yang disesuaikan kapasitas jalan, bukan justru menggunakan truk dengan muatan puluhan ton,” tegasnya.
Jika distribusi melalui jalur darat tetap dilakukan, Roni meminta kendaraan yang digunakan benar-benar disesuaikan dengan kelas dan daya dukung jalan, termasuk penggunaan truk berkapasitas sekitar 5–8 ton apabila memang sesuai dengan ketentuan ruas jalan tersebut.
“Jangan Tunggu Jalan Hancur Total”
Roni mendesak Pemprov Sumbar bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar melakukan rapat atau memberikan pernyataan.
Ia meminta dilakukan uji timbang rutin, penertiban kendaraan ODOL, evaluasi rute angkutan batu bara, pemeriksaan dokumen Andalalin, serta kajian ulang pola distribusi batu bara menuju PLTU Teluk Sirih.
“Jangan menunggu jalan hancur total baru pemerintah bergerak. Jangan pula menunggu terjadi kecelakaan fatal baru semua pihak sibuk mencari solusi. Keselamatan masyarakat dan keberlangsungan infrastruktur publik harus menjadi prioritas,” pungkas Roni...(Tim/Red)
