Jakarta, fakta hukum nasional – Video yang memperlihatkan perselisihan seorang pejabat kepolisian dengan pengemudi kendaraan beredar di TikTok. Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Rahmad Sukendar meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat Kombes Pol. Teddy Fanani.
Rahmad menilai perilaku yang terekam dalam video tersebut menimbulkan kesan arogan. Menurut dia, pejabat kepolisian semestinya menjadi contoh dalam berkomunikasi dengan masyarakat, terlebih ketika persoalan terjadi di ruang publik.
“Kalau benar seperti yang terlihat dalam video viral tersebut, kami meminta Kombes Tedi Fanani segera dievaluasi, bahkan dicopot dari jabatannya sebagai Dirreskrimum Polda Sumatera Barat,” kata Rahmad.
Ia meminta Polri tidak terburu-buru menyimpulkan perkara hanya berdasarkan potongan video. Rekaman secara utuh, kronologi, keterangan pihak yang terlibat, dan pemeriksaan internal, kata dia, perlu menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran.
Teddy Membantah
Teddy Fanani membantah tudingan telah melakukan pemukulan terhadap pengemudi dalam peristiwa tersebut.
Ia menjelaskan, kejadian bermula ketika kendaraan pengemudi menyalip mobil dinas yang ditumpanginya dari sisi kiri. Menurut Teddy, manuver itu nyaris menyebabkan kecelakaan.
Teddy mengatakan dirinya kemudian meminta sopir menghentikan kendaraan tersebut. Tujuannya, kata dia, untuk meminta klarifikasi kepada pengemudi mengenai manuver yang dinilainya membahayakan.
Teddy membantah telah memukul pengemudi sebagaimana tudingan yang beredar setelah video tersebut menjadi viral.
Polemik itu kemudian berkembang di media sosial. Bagi Rahmad, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme internal Polri agar tidak berkembang menjadi persepsi publik yang lebih luas.
“Jangan sampai perilaku salah satu pejabat justru merusak citra institusi Polri,” ujar Rahmad.
Ia juga meminta persoalan tersebut tidak menyeret citra Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy.
“Saya justru kasihan dengan Kapolda Sumatera Barat yang selama ini kita lihat baik. Jangan sampai ulah salah satu pejabat utamanya membuat citra dan kepemimpinan Kapolda ikut tercoreng,” kata dia.
Rahmad mengatakan jabatan strategis di kepolisian bukan semata soal kewenangan, melainkan juga tanggung jawab untuk menjaga etika dan kepercayaan masyarakat.
“Kalau memang terbukti ada pelanggaran, jangan ragu memberikan sanksi. Polri membutuhkan sosok yang humanis, profesional dan dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Hingga kini, persoalan tersebut menjadi sorotan setelah rekaman video beredar luas. BPI KPNPA RI meminta Polri membuka fakta kejadian secara transparan agar publik dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.(rel)
