Tanah Datar Fakta Hukum Nasional _ Selasa, 9 September 2025 Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE. MM menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka menyimak Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Tanah Datar dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari, Kamrita, serta Sekretaris Dewan Yuhardi.
Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPRD secara bergantian menyampaikan pandangan, dukungan, kritik, dan saran terhadap draf perubahan APBD 2025 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.
Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat: Dukung Perubahan, Minta Transparansi dan Keadilan
Melalui juru bicara Wendri Aswil, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat menyatakan dukungan terhadap perubahan APBD, namun dengan catatan penting:
“Fraksi kami mendukung, namun pemerintah daerah harus mengacu pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dana yang dialokasikan juga harus tepat sasaran,” tegas Wendri.
Fraksi Ummat Golkar: Minta Kejelasan Program Bank Sampah Nagari
Sementara itu, Adrison Dt. Parpatiah dari Fraksi Ummat Golkar menyoroti pentingnya sinkronisasi data anggaran antara dokumen penjelasan dan pembahasan anggaran yang telah disepakati bersama DPRD.
Ia juga mempertanyakan kesiapan nagari dalam menjalankan program Satu Nagari Satu Bank Sampah yang telah dicanangkan.
“Berapa nagari yang sudah siap? Dan seperti apa bentuk persiapannya?” tanya Adrison.
Fraksi PAN: Apresiasi Bupati Dengar Aspirasi THL
Dukungan positif datang dari Fraksi PAN. Melalui juru bicara Felly Endra, fraksi ini mengapresiasi langkah Bupati Eka Putra yang mendengar langsung aspirasi Tenaga Harian Lepas (THL) yang berharap diangkat menjadi PPPK paruh waktu dan penuh waktu.
“Kami pertanyakan sudah sejauh mana prosesnya dan kapan realisasi pengangkatan THL ini,” ujar Felly.
Fraksi Lain Juga Sampaikan Pandangan Strategis
Pandangan umum juga disampaikan oleh Fraksi PKS, Gerindra, PKB, Nasdem, dan PPP. Masing-masing menyuarakan dukungan, evaluasi program, serta dorongan perbaikan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik di Tanah Datar.
Seluruh masukan, saran, dan pertanyaan dari fraksi akan menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan jawaban resmi pada Rapat Paripurna selanjutnya dengan agenda “Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD TA 2025”..(VB)
.jpg "PT. Bima Arjuna Perkasa Terancam Putus Kontrak, Kadis PUPR Abaikan Konfirmasi Wartawan")
