Padang, Fakta Hukum Nasional _ 29 Oktober 2025 Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang baru, Bapak Muhibuddin, S.H., M.H., di Ranah Minang.
Dalam pernyataannya, Ketua DPW REPRO Sumbar, Roni, menegaskan dukungan penuh kepada Kejati Sumbar yang baru untuk membawa semangat penegakan hukum yang bersih, tegas, dan profesional di bumi Sumatera Barat.
“Kami percaya, di bawah kepemimpinan Bapak Muhibuddin, Kejati Sumbar akan mampu menuntaskan kasus-kasus yang masih tertunda, serta membongkar kasus-kasus besar yang selama ini menjadi perhatian masyarakat,” tegas Roni.
DPW REPRO Sumbar juga mendorong pengawasan ketat terhadap seluruh proyek pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, guna memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Roni secara khusus menyoroti proyek-proyek yang sedang berjalan di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera V Padang, yang disebutnya perlu dikawal secara ekstra, terutama dalam proses tender melalui sistem e-Katalog yang dinilai rawan manipulasi dan permainan oknum.
“Kami meminta Kejati Sumbar turun langsung mengawasi seluruh proyek strategis, termasuk di BBWS V Padang. Sistem e-Katalog yang seharusnya transparan, jangan sampai dijadikan alat permainan tender,” tegasnya lagi.
Dewan Pimpinan Nasional REPRO Kirim Tim Pemantau Khusus ke Sumbar
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional REPRO, Hotmian Siregar, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Tugas Khusus No: 012/11-24/STK-DPN-REPRO kepada relawan di Sumatera Barat. Tim ini diberi mandat untuk memantau dan mengawasi proyek-proyek strategis yang menggunakan anggaran negara, serta melaporkan setiap temuan penyimpangan secara langsung ke DPN dan aparat penegak hukum.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat potensi penyalahgunaan anggaran. Relawan kami di Sumbar sudah kami bekali surat tugas resmi untuk memantau dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran,” ujar Hotmian.
Hotmian juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang berkeadilan.
“Presiden Prabowo sangat tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Tidak ada ruang bagi mafia anggaran dan oknum proyek. Bila terbukti bersalah, harus diproses hukum tanpa kompromi,” tegas Hotmian dengan nada keras.
Penegakan Hukum Bersih, Rakyat Percaya
DPW REPRO Sumbar menyatakan siap bekerja sama dan menjadi mitra strategis aparat penegak hukum dalam mengawal setiap rupiah uang rakyat agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami berdiri di belakang Kejati Sumbar. Penegakan hukum yang bersih akan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi negara,” tutup Roni..(tim08)
