Padang, Fakta Hukum Nasional— DPW Relawan Prabowo (Repro) Sumatera Barat mengapresiasi kinerja Perumda Air Minum Kota Padang dalam menangani krisis air bersih pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang.
Ketua DPW Repro Sumbar Roni mengatakan, hingga saat ini Perumda Air Minum Kota Padang telah memulihkan sekitar 98 persen jaringan distribusi air serta memperbaiki sejumlah intake yang rusak akibat banjir.
“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Perumda Air Minum Padang. Mereka bekerja siang dan malam agar jaringan dan intake kembali berfungsi sehingga air dapat mengalir ke rumah pelanggan,” ujar Roni di Padang, didampingi Ketua DPD Repro kota Padang Hendra Satria dan Sekretaris Repro Padang Ridho Syarlinto, Kamis (29/1/2026).
Roni menilai, kritik terhadap Perumda Air Minum Padang tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut dia, persoalan air bersih tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan daerah atau pemerintah kota, melainkan membutuhkan peran banyak pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, banjir bandang tidak hanya merusak pipa dan intake PDAM, tetapi juga berdampak pada hulu sungai, jaringan irigasi, serta bantaran sungai. Kerusakan tersebut turut memicu terganggunya pasokan air bersih ke masyarakat.
“Jangan seluruh beban persoalan ini diarahkan ke PDAM atau pemerintah kota. Ini masalah bersama. Semua pihak, termasuk balai-balai teknis di bawah Kementerian PUPR, sedang bekerja sesuai kewenangannya,” kata Roni.
Sementara itu, Hendra Satria mengatakan, kebutuhan air bersih di Kota Padang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang. Dalam lima tahun terakhir, jumlah pelanggan mengalami kenaikan signifikan.
“Sekitar lima tahun lalu jumlah pelanggan berada di angka 98.000, dengan 84.000 pelanggan aktif. Saat ini total pelanggan mencapai sekitar 125.000, dengan 109.000 di antaranya aktif,” ujarnya.
Hendra menyebutkan, penurunan debit air juga dipengaruhi keterbatasan sumber air baku. Salah satunya terjadi di kawasan Guo Kuranji, di mana pemanfaatan air harus berbagi dengan kebutuhan pertanian masyarakat.
Selain itu, pembalakan hutan dan alih fungsi lahan di hulu sungai menyebabkan berkurangnya daya serap air. Akibatnya, saat musim hujan terjadi limpasan berlebih, sementara pada musim kemarau sumber air cepat mengering.
“Tiga sumber air baku utama PDAM, yakni di Guo, Batang Kuranji, dan Lubuk Minturun, mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi ini membutuhkan solusi jangka panjang agar krisis air tidak terus berulang,” kata Hendra.
Sekretaris Repro Padang Ridho Syarlinto mendorong keterlibatan lebih aktif Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan pemerintah pusat dalam pengelolaan serta perlindungan sumber air baku.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembangunan bendung, bendungan, atau embung untuk menampung aliran sungai, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Sebagai kota besar yang menuju kawasan metropolitan, Padang sudah layak memiliki infrastruktur penampungan air berskala besar,” ujar Ridho.
Selain itu, Repro Sumbar juga mendorong penguatan program reboisasi di kawasan hulu sungai dengan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, serta perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Ridho menambahkan, peran ninik mamak sebagai pemilik tanah ulayat di kawasan hulu sungai, serta alim ulama, juga penting dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah penebangan liar.
“Pemerintah perlu memperketat regulasi agar perusakan hutan tidak terulang. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat,” ujarnya.(kld)
