Padang Fakta Hukum Nasional _ Polemik transparansi data penerima bantuan sosial (bansos) mencuat di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan. Pernyataan mengejutkan dari seorang Ketua RT yang menyebut data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai “rahasia” memicu kebingungan sekaligus kecurigaan di tengah masyarakat.
Kontroversi ini bermula saat warga mempertanyakan adanya penambahan penerima bansos di lingkungan mereka. Alih-alih mendapat penjelasan terbuka, warga justru menerima jawaban yang dinilai janggal.
“Tidak tahu siapa saja yang masuk sebagai penerima baru. Itu rahasia dari PSM, cukup penerima saja yang tahu,” ujar Ketua RT yang enggan disebutkan namanya.
Pernyataan tersebut langsung menyulut reaksi. Warga menilai klaim “rahasia” bertentangan dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial.
Di sisi lain, pihak Kelurahan Teluk Bayur membantah keras adanya kebijakan penutupan informasi. Indra, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kesos), menegaskan bahwa data bansos seharusnya terbuka untuk publik.
“Kami dari kelurahan tidak pernah merahasiakan terkait bansos. Justru ini harus diketahui masyarakat agar bisa diawasi bersama,” tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh seorang anggota Petugas Sosial Masyarakat (PSM), yang meminta identitasnya disamarkan. Ia memastikan tidak ada aturan yang menyatakan data penerima bansos bersifat rahasia.
“Tidak ada istilah rahasia. Data ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
Perbedaan pernyataan ini memperkeruh situasi dan memunculkan tanda tanya besar: apakah hanya miskomunikasi, atau ada yang sengaja ditutup-tutupi?
Sejumlah warga mulai bersuara lantang, mendesak kejelasan. Mereka menilai keterbukaan data adalah hak publik, terutama untuk program yang menyangkut kepentingan masyarakat kurang mampu.
“Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa disebut rahasia?” kata seorang warga.
Desakan kini mengarah pada pemerintah setempat untuk segera memberikan klarifikasi resmi, sekaligus memastikan peran PSM di lapangan berjalan sesuai aturan. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk meredam potensi konflik sosial dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Hingga kini, polemik “rahasia bansos” masih menjadi perbincangan hangat di Teluk Bayur. Warga berharap ada langkah tegas dan terbuka agar penyaluran bantuan benar-benar adil dan tepat sasaran—bukan malah memicu kecurigaan..(Evisuandi)
