Tanah Datar, Fakta Hukum Nasional _ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Sidang berlangsung pada Rabu (28/5/2025) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Tanah Datar.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri 21 anggota DPRD lainnya. Hadir pula Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli dan Asisten, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari se-Tanah Datar, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Anton Yondra mengapresiasi penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD 2024 oleh Pemkab Tanah Datar yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Ini merupakan capaian positif yang patut diapresiasi, namun jangan sampai membuat kita terlena. Prestasi ini bukan satu-satunya indikator keberhasilan,” tegas Anton Yondra.
Pandangan Umum 8 Fraksi
Sidang paripurna ini juga menjadi ajang penyampaian pandangan umum dari delapan fraksi DPRD. Fraksi-fraksi yang memberikan pandangan antara lain:
Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (Asrul Jusan)
Fraksi Ummat Golkar (Masnefi)
Fraksi PKB (Zaiful Imra)
Fraksi PAN (Felly Endra)
Fraksi NasDem (Khairul Abdi)
Fraksi Gerindra (Mulyani)
Fraksi PPP (Zulhadi)
Fraksi PKS (Jamal Ismail)
Secara umum, seluruh fraksi menyampaikan apresiasi atas capaian opini WTP yang diraih Pemkab Tanah Datar. Namun, mereka juga mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam hal efisiensi penggunaan anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, serta peningkatan capaian pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Isu Strategis dan Sorotan Fraksi
Fraksi Ummat Golkar menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintah daerah serta menekankan perlunya pengangkatan pejabat berdasarkan kompetensi dan integritas tinggi. “Pemerintah daerah harus selektif dalam pengangkatan pejabat, sesuai kapasitas dan kualifikasi yang dimiliki,” ujar Masnefi.
Sementara itu, Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD 2024 akan menjadi bahan penting untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus, Komisi, dan Bapemperda sesuai ketentuan perundang-undangan.
Isu kebersihan dan penanganan sampah menjadi sorotan khusus dari Fraksi PKS. Melalui juru bicaranya Jamal Ismail, fraksi tersebut menekankan perlunya peningkatan sarana dan prasarana kebersihan yang didukung oleh alokasi anggaran memadai.
Sidang paripurna ini menjadi langkah awal dari pembahasan mendalam yang akan dilakukan oleh DPRD Tanah Datar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Semua fraksi sepakat bahwa keberhasilan administrasi keuangan harus dibarengi dengan perbaikan layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien..(Boy)
