Dharmasraya, Fakta Hukum Nasional _ Dewan Pimpinan Wilayah ( REPRO ) Sumatera Barat menyampaikan protes keras atas tindakan penghalangan investigasi yang dialami timnya saat melakukan peninjauan lapangan di proyek BBWS V di Batang Timpe, Kabupaten Dharmasraya, pada 12 November 2025.
Tim REPRO dihentikan oleh pihak yang mengaku sebagai keamanan proyek dan dilarang melakukan investigasi tanpa surat izin dari BBWS V, sebuah tindakan yang diduga tidak memiliki dasar hukum serta berpotensi menghambat transparansi pengelolaan anggaran negara.
REPRO SUMBAR MINTA KLARIFIKASI RESMI MELALUI WHATSAPP KEPALA BBWS V PADANG
Ketua DPW REPRO Sumbar, Roni, telah mengirimkan permintaan klarifikasi resmi kepada Kepala BWS Sumatera V Padang. Ada empat poin kritis yang wajib dijawab secara terbuka oleh BBWS V:
1. Apakah benar ada aturan resmi yang mewajibkan lembaga atau masyarakat membawa surat izin tertulis untuk melakukan investigasi lapangan terhadap proyek BBWS V?
2. Jika benar, REPRO meminta penjelasan prosedur rinci, pejabat penerbit izin, mekanisme permohonan, hingga masa berlaku izin tersebut.
3. Jika tidak benar, REPRO menuntut tindakan tegas dan korektif terhadap pihak keamanan proyek yang telah menghalangi tugas investigasi.
4. REPRO meminta komitmen transparansi penuh dari BBWS V demi menjamin hak publik untuk mengawasi penggunaan anggaran negara sesuai UU KIP dan prinsip good governance.
“Kami tidak akan mentolerir tindakan apa pun yang menghalangi fungsi kontrol sosial masyarakat. Proyek negara bukan ruang tertutup, dan tidak boleh ada pihak yang seenaknya membatasi akses informasi tanpa dasar hukum,” tegas Roni.
DPN REPRO KELUARKAN SURAT TUGAS KHUSUS: PROYEK NEGARA DALAM PENGAWASAN KETAT
Ketua Umum DPN REPRO, Hotmian Siregar, menegaskan bahwa lembaganya telah mengeluarkan Surat Tugas Khusus No: 012/11-24/STK-DPN-REPRO kepada relawan di Sumbar untuk memperketat pengawasan seluruh proyek strategis yang menggunakan anggaran negara.
“Presiden Prabowo Subianto sangat tegas dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi mafia anggaran maupun permainan proyek. Jika ada penyimpangan, proses hukum harus jalan. Tidak ada kompromi,” ujar Hotmian dengan nada keras.
REPRO: JAGA WIBAwa PEMERINTAH, HENTIKAN ABUSE OF POWER
Menindaklanjuti instruksi pusat, Ketua DPW REPRO Sumbar, Roni, menegaskan bahwa relawan Prabowo di Sumbar akan mengawal penuh prinsip transparansi dan integritas aparatur negara.
“Untuk menjaga wibawa pemerintah dan kepercayaan publik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setiap aparatur harus bekerja sesuai aturan. Tidak boleh ada abuse of power. Jika ada yang bermain kami pastikan dilaporkan, diproses, dan diusut tuntas,” ujarnya.
REPRO DESAK BBWS V BERSIKAP TERBUKA
REPRO Sumbar mendesak BBWS V agar segera memberikan jawaban resmi, guna menghindari kesalahpahaman serta memastikan keterbukaan informasi publik.
“Transparansi bukan pilihan itu kewajiban. Dan kami akan terus berada di lapangan untuk memastikan proyek negara berjalan bersih, tepat sasaran, dan bebas penyimpangan,” tutup Roni..
DPW REPRO Sumbar Akan mengawal Akhir dari pekerjaan yang ada di BBWS V Padang apabila selesai di serah terma pekerjaan atau selesai di Provisional Hand Over (PHO) kita DPW REPRO Sumbar akan menyurati BBWS V Padang Apakah pekerjaan sudah sesuai dengan yang terkontrak (tim08)
