Sumatera Barat Fakta Hukum Nasional _ Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat menyoroti secara serius proyek pembangunan bangunan pengendali lahar/sedimen di kawasan Gunung Marapi yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp 249.873.359.000.
Ketua DPW REPRO Sumbar, Roni, mempertanyakan transparansi dan progres pelaksanaan proyek tersebut. Hingga saat ini, pihaknya mengaku belum mendapatkan kejelasan apakah pekerjaan fisik di lapangan sudah dimulai atau masih sebatas administrasi.
“Ini anggaran besar, hampir Rp 250 miliar. Publik berhak tahu, apakah proyek ini sudah berjalan sesuai kontrak atau belum sama sekali dikerjakan,” tegas Roni.
Menurutnya, proyek pengendali lahar ini sangat krusial mengingat aktivitas Gunung Marapi yang masih fluktuatif dan berpotensi menimbulkan bencana lahar hujan yang mengancam masyarakat di sekitar aliran sungai.
DPW REPRO Sumbar juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek agar tidak terjadi penyimpangan, keterlambatan, maupun pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Kami tidak ingin proyek sebesar ini hanya jadi formalitas di atas kertas. Harus ada kejelasan progres, kualitas pekerjaan, dan kesesuaian dengan kontrak,” lanjutnya.
Selain itu, Roni mendesak pihak terkait serta pihak penegak hukum, untuk mengawal baik pemerintah maupun kontraktor pelaksana, untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai status terkini pembangunan tersebut.
DPW REPRO Sumbar menegaskan akan terus mengawal proyek ini sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan keselamatan masyarakat.
“Jangan sampai proyek ini bermasalah di kemudian hari. Ini menyangkut keselamatan warga Sumatera Barat,” tutupnya..(Red/tim08)
