Padang, Fakta Hukum Nasional _ Gelombang kemarahan mahasiswa kembali pecah di Sumatera Barat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Sumbar Melawan turun ke jalan
memperingati May Day dan Hardiknas, Senin (4/5), dengan satu pesan kuat: pemerintah dinilai gagal hadir saat rakyat membutuhkan.
Aksi dimulai dari long march Kantor BPBD Provinsi menuju Kantor Gubernur Sumatera Barat. Namun, seperti yang mereka klaim telah berulang kali terjadi, sosok pimpinan tertinggi provinsi kembali tidak tampak.
Satria Perdana, Menteri Luar Negeri BEM KM Universitas Adzkia, secara terbuka menyebut fenomena ini sebagai bentuk “penghilangan diri” dari tanggung jawab.
“Setiap kali rakyat datang membawa masalah, gubernur justru menghilang. Ini bukan lagi soal protokoler, ini soal keberanian menghadapi realita,” tegasnya lantang.
Pendidikan: Krisis yang Dibiarkan Membusuk
Dalam orasinya, Satria menggambarkan kondisi pendidikan Sumatera Barat sebagai “krisis yang dibiarkan membusuk.” Ia menyoroti berbagai persoalan mulai dari fasilitas yang tidak layak hingga kebijakan yang dianggap tidak berpihak.
Wacana penghapusan jurusan pendidikan turut menjadi sasaran kritik keras.
“Ketika lulusan dianggap masalah, solusinya justru menghapus pendidikan? Ini logika yang cacat. Negara ini kekurangan kebijakan yang cerdas, bukan kekurangan orang terdidik,” ujarnya.
Ia juga menyentil standar ganda dalam sistem pemerintahan.
“Kami diminta bersih dengan SKCK, tapi mereka yang pernah bermasalah justru diberi ruang dalam kekuasaan. Di mana letak keadilan itu?”
Buruh: Kenaikan Upah “Tak Masuk Akal”
Isu ketenagakerjaan turut menyulut emosi massa. Mahasiswa mengangkat fakta kenaikan upah buruh yang disebut hanya mencapai 0,30 persen.
Angka tersebut dianggap sebagai simbol ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi pekerja.
“Ini bukan kenaikan, ini penghinaan,” teriak salah satu orator dari kelompok buruh.
Praktik outsourcing juga kembali disorot sebagai sistem yang “mencekik” dan terus dipertahankan tanpa solusi nyata.
Kekayaan Daerah, Kemiskinan Kebijakan
Sumatera Barat dikenal memiliki komoditas unggulan seperti gambir, sawit, dan kakao. Namun, mahasiswa menilai potensi tersebut hanya berhenti sebagai bahan mentah yang diekspor tanpa nilai tambah.
“Daerah ini kaya, tapi kebijakannya miskin. Kita kirim bahan mentah, orang lain yang menikmati hasil akhirnya. Ini kegagalan yang terus diulang,” kata Satria.
Ia mendesak pemerintah untuk serius menjalankan hilirisasi industri demi membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.
Ketimpangan Nyata: Dari Terpal Hingga Daerah Terpinggirkan
Aksi ini juga mengangkat realita pahit di daerah 3T. Salah satu yang disorot adalah kondisi siswa di SMPN 4 Kapur IX yang harus melaksanakan ujian di atas terpal.
Bagi mahasiswa, ini bukan sekadar kelalaian, melainkan bukti nyata ketimpangan yang dibiarkan.
“Di satu sisi bicara pembangunan, di sisi lain anak-anak ujian di atas terpal. Ini ironi yang terlalu nyata untuk dibantah.”
Penanganan pasca-bencana pun dinilai belum maksimal, memperlihatkan lemahnya kehadiran negara di saat krisis.
Tekanan Moral dan Peringatan Terbuka
Aksi ditutup dengan peringatan keras: jika pemerintah terus abai, gelombang perlawanan akan semakin besar.
“Ini bukan puncak. Ini baru awal. Jika pemerintah tetap memilih diam, maka jalanan akan terus menjadi ruang bicara kami,” tutup Satria..(Red/tim01)
