Padang, Fakta Hukum Nasional _ DPC Organda Kota Padang menegaskan komitmen pembenahan total organisasi dalam Rapat Kerja yang digelar di Sekretariat Organda, Terminal Truk Koto Lalang, Selasa (14/4). Rapat ini mengungkap kondisi riil organisasi: kas nol, sementara pembiayaan kegiatan masih ditanggung oleh ketua terpilih.
Sekretaris Organda Kota Padang, Yusrianto, SH, dalam laporan keuangan menyampaikan bahwa sejak awal kepengurusan baru, organisasi tidak memiliki saldo kas. Biaya Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) di Bukittinggi hingga rapat kerja saat ini dibiayai secara pribadi oleh Ketua DPC Organda Kota Padang.
Ketua DPC Organda Kota Padang, Surya Jufri, S.Sos yang juga anggota DPRD dari Partai Demokrat untuk masa bakti 2025–2030 menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi titik balik untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
“Ini bukan sekadar evaluasi, tapi langkah awal reformasi organisasi. Organda harus transparan, solid, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” tegas Surya.
Rapat yang dihadiri pengurus, anggota, serta perwakilan perusahaan angkutan ini menghasilkan sejumlah keputusan strategis sebagai langkah konkret perbaikan:
Rapat kerja akan dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan
Peningkatan disiplin organisasi, termasuk kewajiban penggunaan seragam
Penataan sistem iuran anggota melalui koordinasi dengan Dishub Padang
Pengelolaan iuran akan melibatkan pihak ketiga untuk transparansi
Penegasan keanggotaan mencakup angkutan orang dan barang
Persetujuan pembentukan koperasi Organda Kota Padang
Pelaksanaan konsolidasi keanggotaan secara menyeluruh
Selain itu, DPC Organda Kota Padang akan mengoptimalkan fungsi sekretariat di Koto Lalang sebagai pusat pelayanan, pengaduan, dan koordinasi organisasi.
“Kami pastikan sekretariat menjadi pusat aktivitas organisasi. Setiap persoalan anggota harus ditangani cepat, tepat, dan terukur oleh masing-masing bidang,” tambah Surya.
Dengan kondisi keuangan yang masih terbatas, Organda Padang menegaskan keseriusannya untuk berbenah melalui penguatan sistem, transparansi pengelolaan, serta peningkatan solidaritas internal demi mendukung sektor angkutan yang lebih profesional dan berdaya saing..(FA)
